PERKEMBANGAN media digital dinilai semakin memperkuat peran pers sebagai ruang partisipasi publik. Hal tersebut sejalan dengan Teori Pers Demokratis Partisipatoris yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses komunikasi dan penyampaian informasi, khususnya di era digital saat ini.
Pakar komunikasi massa Denis McQuail menyatakan bahwa pers demokratis partisipatoris muncul sebagai kritik terhadap sistem media yang terlalu terpusat pada kekuasaan negara maupun kepentingan pemilik modal. “Media seharusnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, kelompok minoritas, dan komunitas lokal untuk menyuarakan kepentingan mereka,” ujar McQuail.
Pandangan tersebut diperkuat oleh akademisi media Brian McNair, yang menegaskan bahwa pers berfungsi sebagai fasilitator dialog publik. Menurutnya, media harus membuka ruang diskusi, kritik, dan pertukaran gagasan antara masyarakat dan pengambil kebijakan. “Pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana partisipasi dan pendidikan publik,” jelas McNair.
Sementara itu, pemikir Jerman Jürgen Habermas melalui konsep public sphere atau ruang publik menilai bahwa media yang demokratis adalah media yang mampu menjadi arena diskusi yang bebas, rasional, dan terbuka. Media, menurut Habermas, tidak seharusnya didominasi oleh kepentingan politik maupun ekonomi tertentu.
Di Indonesia, khususnya di daerah seperti Panyabungan, kehadiran media daring dan media sosial dinilai membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta informasi secara langsung. Media digital memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam proses penyebaran berita.
Namun demikian, para ahli menekankan bahwa kebebasan partisipasi tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab, penerapan etika jurnalistik, serta peningkatan literasi media. Dengan demikian, pers demokratis partisipatoris diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi lebih kritis, aktif, dan sadar akan perannya dalam menjaga kualitas demokrasi.
Penulis: Aulia Rizky
Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Mandailing Natal
