Desember 7, 2022

MADINA, Mohga – pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memasuki babak baru. Selama enam hari sejak tanggal 19-24 November 2022 diberikan kesempatan terhadap setiap bakal calon untuk perbaikan persyaratan administrasi pencalonan.

Sesuai dengan surat keputusan Bupati Madina, HM Ja’far Sukhairi Nasution tentang penetapan jadwal dan tahapan Pilkades serentak yang di ikuti sebanyak 62 desa itu sudah mendekati penetapan calon dalam setiap desa.

Di sisi lain, muncul isu beredar di tengah masyarakat bahwasanya politik uang akan menjadi penentu kemenangan bagi seorang calon di desanya tersebut. Ketokohan yang selama ini dipandang masyarakat ditaksir akan hilang apabila digantikan dengan uang maupun janji-janji politik seorang calon.

Menanggapi soal politik uang di Pilkades ini, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina, Muksin Nasution melalui Kepala Bidang Pemerintah dan Desa (Pemdes) Hasan Basri menegaskan politik uang sama sekali tidak diperbolehkan.

Hal tersebut, kata Hasan sudah menjadi bagian dari peraturan yang berlaku meskipun tidak tercatat pada tahapan maupun aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Madina akibat sudah masuk ranah pidana.

“Dalam tahapan Pilkades yang dikeluarkan oleh Bupati itu kan tidak tercantum poin tentang aturan politik uang. Namun itu kan sudah jelas menyalahi serta dapat mencoreng demokrasi pemilu tingkat desa. Itu tak diperbolehkan dan bisa dipidana,” katanya, Senin (21/11/2022) di ruang kerjanya.

Eks pejabat Inspektorat Kabupaten Madina ini menjelaskan bagian pengawasan Pilkades itu merupakan tanggung jawab badan permusyawaratan desa (BPD).

“BPD akan menjadi pengawas dalam penyelenggaraan di lapangan. Apabila ada kedapatan bermain uang untuk mendapatkan suara, bisa dilaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian untuk diproses. Ini sudah menyangkut suap, yang memberi dan menerima akan kena pidana jika ada bukti-bukti kuat,” ungkapnya.

Hasan menyebut, informasi ini sudah diketahui masing-masing calon kades melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim penyelenggara atau panitia yang sudah terbentuk di Kecamatan.

Sementara tim panitia yang terbentuk di desa juga bertanggung jawab dalam suksesi Pilkades, sebab mereka memperoleh gaji selama tiga bulan sejak Oktober bulan lalu mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 175 ribu perbulan.

“BPD menetapkan siapa siapa saja panitia yang layak menurut mereka. Posisi Kepanitiaan itu termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat dan naposo nauli bulung setempat. Panitia ini kita gaji selama tiga bulan bersumber dari APBD Pemkab Madina,” jelasnya.

Hasan Basri mengimbau kepada masing-masing bakal calon yang nantinya ditetapkan menjadi calon agar menjaga kondusifitas desa sehingga diharapkan Pilkades berjalan lancar yang akhirnya mendapat Kepala desa defenitif.

“Harapannya ke calon yang akan ditetapkan nanti agar sama-sama menjaga kondusifitas di desa masing-masing. Kemudian untuk panitia, bekerjalah secara profesional dan tidak memihak kepada salah satu calon,” imbaunya. (MN-08)