Desember 7, 2022

MADINA, Mohga – surat permohonan izin pemanfaatan aset Provinsi Sumatera Utara lahan Taman Panyabungan yang ditembuskan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui surat Bupati ke Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dua bulan yang lalu tak kunjung mendapat balasan.

Surat Bupati Madina, HM Ja’far Sukhairi Nasution bernomor 660/2827/DLH/2202 yang dikirim pada tanggal 28 September itu menjadi bagian dari kendala Pemkab Madina untuk melakukan pemeliharaan taman Panyabungan.

Pasalnya, tahun 2022 pemerintah daerah telah menganggarkan untuk pembangunan taman yang berada di depan Mess Pemprovsu tersebut, namun terjadi putus kontrak akibat jawaban dari Pemprov Sumut belum diperoleh.

Taman Kota Panyabungan yang dimaksud di atas bisa dikatakan multifungsi. Kenapa demikian? Lokasi taman tersebut berada di pusat kota, apabila di benahi sebaik mungkin maka wajah Kota Panyabungan itu akan terlihat amat indah.

Saat ini, kondisi taman yang dahulu begitu megah dan indah sudah dibiarkan rusak parah bagaikan kandang kambing. Air mancur yang sudah mati, kolam berlumut dan pagar besi sudah banyak hancur.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madina, Khairul ST sebelumnya mengaku bahwasanya surat permohonan hibah tanah ke Pemprovsu sudah dikirimkan. Namun, surat yang dikirim tersebut bukan permohonan hibah melainkan hanya surat permohonan izin pemanfaatan lahan.

Khairul kembali menjelaskan, sebelumnya pemerintah daerah melalui Dinas PUPR bidang pertamanan telah memasukkan anggaran untuk pemeliharaan taman Kota Panyabungan pada APBD 2022. Namun, beberapa waktu yang lalu terjadi perubahan perpindahan instansi bidang pertamanan ke Dinas Lingkungan Hidup.

“Sebenarnya perencanaan pembangunan taman Panyabungan sewaktu bagian pertamanan di bawah naungan PUPR. Ternyata setelah pindah pertamanan ke dinas lingkungan hidup, anggaran APBD murni itu masuk ke kita,” katanya, Senin (21/11/2022).

Khairul mengaku ada dua alasan batalnya pembangunan taman Kota Panyabungan. Alasan pertama anggaran pembangunan yang sudah ditenderkan tidak sesuai penawaran. Alasan kedua surat permohonan pemanfaatan aset lahan tidak pernah digubris oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Surat ini merupakan alasan kedua. Yang pertama itu adalah anggaran pembangunan yang sudah sempat tender terkendala pada penawaran yang tak masuk logika, hanya di bawah 80 persen. Sempat dua kali penawaran terjadi namun hasilnya tetap sama. Di situ terjadi perselisihan antara PPK dengan Pokja, kemudian kita komunikasi dengan tenaga ahli dan suratnya juga ada. Akhirnya kontak itu dibatalkan,” jelasnya.

“Bagaimana mau kita bangun sementara penawaran sangat rendah. Nanti kualitas bangunan kan tidak sesuai, lebih baik dibatalkan,” terangnya.

Menanggapi surat yang dikirimkan Pemerintah Kabupaten Madina ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara, Suadi menyebut surat itu belum ada dia terima maupun diposisikan oleh Pimpinannya.

“Belum ada surat itu masuk ke saya. Baik bentuk Pdf maupun secara fisik,” jawabnya lewat pesan WhatsApp.

Padahal, Kadis Lingkungan Hidup Madina mengatakan telah mengirimkan ke jajaran Pemprovsu mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah lewat Pdf dan secara fisik ke Gubernur Sumut. (MN-08)