MADINA – Persiapan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam mengisi Panggung Seni dan Budaya Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 di Medan menuai sorotan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Madina, Ida Khairani, mengakui bahwa persiapan pihaknya untuk tampil pada ajang tahunan tersebut memang kurang maksimal.
Ida menjelaskan, kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan alokasi anggaran daerah untuk ajang PRSU dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut sempat membuat Pemkab Madina ragu untuk berpartisipasi.
“Sudah tiga tahun tidak dianggarkan untuk mengikuti PRSU di Pemkab Madina. Tahun ini saya akui persiapan kurang maksimal karena dilakukan secara terburu-buru,” kata Ida, Kamis (30/7/2026).
Keputusan untuk tetap tampil diambil setelah panitia PRSU Pemprov Sumut memberikan instruksi melalui rapat zoom agar seluruh kabupaten/kota se-Sumut menampilkan pagelaran adat dan budaya masing-masing.
“Saat zoom sudah kami sampaikan bahwa anggaran kita untuk ajang itu sama sekali tidak ada. Namun, kami berpikir tidak mungkin membantah perintah dari pihak provinsi,” terangnya.
Guna menyiasati keterbatasan waktu dan anggaran, pihak dinas akhirnya memutuskan untuk memboyong para pemenang Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (LP2SN) tahun ini untuk mengisi acara.
“Tidak ada unsur kesengajaan atau mengabaikan salah satu pihak. Semua ini terjadi akibat persiapan yang mendesak dan kewajiban untuk tetap tampil. Sebenarnya saya pribadi ingin penampilan Madina spektakuler dengan merangkul seluruh entitas adat. Semoga tahun depan anggaran tersedia sehingga bisa tampil lebih baik,” tambahnya.
Kepala Dinas Pariwisata Madina, Syukur Soripada, juga mengakui keikutsertaan Madina pada ajang PRSU kali ini dilakukan dengan masa persiapan yang sangat terbatas. Dalam ajang ini, Dinas Pariwisata hanya menyiapkan penampilan alat musik tradisional Gordang Sambilan.
Sebelumnya, penampilan panggung seni budaya Madina pada Rabu (29/7/2026) malam menuai kritik tajam dari tokoh masyarakat wilayah Pantai Barat, Husni Iskandar Dinata. Husni menyayangkan ketiadaan atraksi seni maupun budaya adat pesisir dalam gelaran tersebut.
Menurut Husni, Pemkab Madina terkesan mengabaikan kebudayaan pesisir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberagaman seni budaya di Bumi Gordang Sambilan.
“Saya mengkritik pemerintah yang tidak satupun menampilkan tarian pesisir, melainkan tarian kreasi yang dinilai tidak memiliki ‘ruh’ kebudayaan Madina,” tegas Husni, Kamis (30/7/2026).
Husni berharap ke depannya panitia penyelenggara tingkat kabupaten diisi oleh figur-figur yang inklusif serta memahami dan mencintai seluruh keberagaman seni budaya Mandailing Natal secara utuh. (FAN)
