PALUTA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (P3APPKB) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), bertempat di ruang rapat kantor bupati, Rabu (23/4/2025).
Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021, pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak melalui pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Rapat ini menghadirkan Narasumber dari Dinas P3AKB Provsu, drg. Syawalini Fitri Sinaga yang dihadiri Bupati Padang Lawas Utara diwakili Asisten 3 Setdakab Mara Lobi Siregar, Kejaksaan Negeri Paluta, Polres Tapsel, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Pimpinan OPD, Komnas PA Paluta, Bank Sumut, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Paluta melalui Asisten 3 setdakab, Mara Lobi menyampaikan kegiatan rapat gugus tugas KLA ini merupakan langkah awal bersama untuk mensinergikan serta mengkolaborasikan seluruh sistem pembangunan berbasis hak anak melalui komitmen dari semua unsur yang ada dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Lawas Utara.
“Proses terpenting dalam pengembangan KLA adalah kordinasi seluruh stakeholder yang ada didaerah, guna memenuhi hak-hak anak yang memang harus dilakukan secara berkesinambungan,”jelasnya.
Bupati Paluta, Lanjut Mara Lobi berharap agar seluruh stakeholder jajaran Pemkab Paluta termasuk lembaga kemasyarakatan, media massa dan dunia usaha untuk terus bergandeng tangan dalam rangka memenuhi hak-hak anak di Kabupaten Padang Lawas Utara.
“Kepada gugus tugas KLA saya saya minta untuk terus menyamakan persepsi tentang indikator KLA, membuat kesepakatan dalam mempersiapkan data, informasi dan data pendukung lainnya dengan tetap melakukan pemantauan secara berkala hingga evaluasi terhadap perangkat daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa,” ucapnya.
Anak adalah investasi dimasa yang akan datang, maka menjadi kewajiban bersama untuk melindungi mereka dan menjadikannya lebih berkualitas, sehingga akan menjadi modal pembangunan. (DSP)
