MADINA – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution meminta kepolisian agar menindak tegas para pangkalan pupuk bersubsidi yang nakal. Ia menegaskan pangkalan nakal agar dibersihkan supaya petani tidak ada lagi yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Kita tidak ada kepentingan, pupuk rakyat, pupuk subsidi harus diterima oleh petani kita yang menerima, yang berhak menerima pupuk subsidi. Kami (Pemkab Madina) mendukung penegakan hukum pada permainan pupuk-pupuk ini,” tegas Atika Azmi Utammi usai mengikuti zoom meeting Gerakan Tanam Padi Serentak 14 Provinsi bersama Presiden Prabowo Subianto di lahan pertanian Sihepeng Raya, Rabu (23/4/2025).
Wabup Atika menyebut sudah tidak selayaknya hak para petani dipermainkan oleh pihak-pihak pangkalan pupuk bersubsidi. Untuk itu, ia meminta polisi dari Polres Madina bertindak secara tegas.
“Tidak selayaknya kita menekan saudara kita petani dengan harga pupuk yang mahal dan pengurangan kuota. Itu hak mereka (petani). Pemkab Madina mendukung penegakan hukum apabila penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan koridor aturan dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Atika juga menyebut, kehadirannya di lahan pertanian masyarakat di Sihepeng Raya untuk melakukan tanam padi perdana serentak pada 14 Provinsi yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
“Hari ini kita melakukan penanaman padi di 25 Hektare hamparan sawah pada sawah yang kita lakukan Oplah (optimalisasi lahan) kemarin. Tanam perdana ini serentak di 14 Provinsi di Indonesia bersama bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas dia.
Untuk diketahui, imbas efisiensi anggaran, Dinas Pertanian Madina kehilangan anggaran 70 persen dari anggaran normal sebelumnya. Efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana mencari anggaran tambahan agar tetap bisa menutupi kebutuhan masyarakat, khususnya bidang pertanian.
Atika Nasution pun merespon soal efisiensi anggaran pada Dinas Pertanian. Ia mengaku apabila ada hama menyerang pertanian masyarakat, masih ada disiapkan Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang dimiliki pemerintah daerah.
“Hal-hal yang tidak terduga nanti kita talangin dengan BTT. Hal-hal yang dapat diantisipasi tentu akan kita anggarkan sesuai dengan skala prioritas,” ungkap Atika.
Pemkab Madina, kata Atika, juga berharap kolaborasi yang baik dengan TNI, Polri, dan terutama dengan Bulog. Tujuannya agar serapan gabah betul-betul sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. (FAN)
