MADINA – Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) H. Erwin Efendi Lubis, SH menyebut sampai saat ini angka final pengurangan anggaran atau efisiensi dari seluruh instansi di Pemkab Madina belum final. Namun dalam hitungan sementara, Pemkab Madina terkena efisiensi sekitar Rp192 miliar.
Erwin Efendi Lubis menyampaikan bahwa hari ini, Rabu (9/4/2025) Bupati Madina Saipullah Nasution akan memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengambil keputusan soal total jumlah anggaran yang akan dikurangi.
Ketua DPRD Madina ini juga memaklumi soal efisiensi karena sudah kebijakan dari pemerintah pusat, dan seluruh pemerintahan baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota ikut terdampak.
“Melalui kebijakan pak bupati, hari ini ada rapat TAPD. Rapat ini dilakukan mencari solusi agar masalah soal efisiensi tidak terlalu lama, ada keputusan berapa besaran efisiensi itu yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal,” kata Erwin.
Erwin menyebut, total anggaran yang ter efisiensi itu nanti harus dicari pemerintah penggantinya melalui TAPD agar situasi tetap berjalan dengan stabil.
“Yang bisa menstabilkan situasi efisiensi adalah termasuk pendapatan atau penerimaan pemerintah termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi tahun 2023, 2024, 2025. Kalau diakumulatifkan itu ada berapa, kan itu menjadi penyumbang,” ungkap dia.
Politisi Partai Gerindra ini menerangkan, lembaga DPRD juga terdampak efisiensi. Sekitar 20 sampai 30 persen anggaran seluruh kegiatan DPRD mulai dari ATK hingga perjalanan dinas ikut dikurangi.
“Sebenarnya di efisisensi ini kita (DPRD) sangat rentan, karena pengawasan itu. Bagaimana kita melakukan pengawasan apabila kita diefisiensi?. Tapi karena ini keputusan pemerintah pusat, ya apapun alasannya semua unsur itu harus ikut. Tidak ada pengecualian,” tutup Erwin Efendi Lubis. (FAN)
