MADINA, Mohga – Masyarakat dua desa di Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah belasan tahun mengalami konflik soal lahan dengan perusahaan perkebunan nusantara atau PTPN 4. Warga pemilik sertifikat memohon keadilan dari masalah yang mereka hadapi
Sementara, Bupati Madina, H. Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution telah menyurati PTPN 4 soal hasil identifikasi lahan yang dilakukan pemerintah daerah.
Soal surat Bupati ini, warga yang yang ikut bersengketa lahan dengan perusahaan plat merah ini menyebut akan melalukan rapat koordinasi terkait hasil identifikasi. 2 desa yang mengalami konflik yaitu Desa Kampung Kapas dan Desa Batahan IV.
Ketua BPD Kampung Kapas I, Sucipto mengatakan, pihaknya bersama masyarakat yang lahannya diserobot PTPN segera melakukan rapat koordinasi guna memperjuangkan hak-hak mereka.
”hasil identifikasi dari Pemda Madina sudah jelas keluar. Dalam paragraf terakhir memerintahkan PTPN 4 mengembalikan lahan masyarakat Desa Batahan IV dan Kampung Kapas I yang telah memiliki sertifikat dan hak milik sesuai peta bidang tanah,” katanya, Jum’at (20/5/2022).
Sucipto juga mengaku, ia termasuk pemilik lahan bersertifikat yang diserobot oleh PTPN 4. Mereka akan berjuang bersama dalam menuntaskan permasalahan tersebut.
Ditanya apakah ada indikasi rusuh dalam memperjuangkan hak mereka, Cipto menyatakan belum ada terpikir. Mereka saat ini fokus menempuh jalan damai dan menunggu keseriusan pihak perusahaan.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanahan, Faisal Lubis mengaku hingga saat ini jawaban surat yang mereka masukkan ke PTPN 4 belum ada jawaban. (MN-08)
