MADINA, Mohga – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menanggapi isu dugaan intimidasi soal pengadaan pakaian pelantikan kepala desa terpilih hasil Pilkades 21 Agustus 2023 yang lalu.
Plt Kepala Dinas PMD Madina, Meinul Lubis mengatakan isu intimidasi bagi kepala desa terpilih terkait pengadaan pakaian pelantikan itu tidak pernah datang dari Pemkab Madina maupun dari Dinas PMD.
Meinul menyebut pengadaan pakaian pelantikan kepala desa itu dipersiapkan masing-masing oleh kepala desa.
“Soal pakaian pelantikan itu urusan kades sama tukang jahit. Pemkab ataupun PMD tidak ikut campur dan tidak ada arahan. Karena setahu kita pakaian itu dijahitkan memakai uang pribadi,” kata Meinul menjawab konfirmasi Mohganews, Jum’at (29/9/2023).
Dia juga mengatakan, dalam anggaran Dana Desa (DD) tahun 2023, tidak ada ditampung anggaran untuk pengadaan pakaian pelantikan bagi kepala desa terpilih.
“Boleh tidak boleh soal pemakaian anggaran DD untuk pakaian itu tergantung desa, tapi untuk DD tahun 2023 tidak ada item pengadaan pakaian pelantikan kepdes terpilih,” terangnya.
Meinul juga menegaskan pakaian pelantikan itu merupakan hak setiap kades terpilih. Kades diberikan kebebasan mau ke mana saja menjahit pakaiannya. Tidak ada sama sekali pengarahan mau dibeli di mana atau dijahitkan ke mana.
“Saya ulangi, Pemkab atau PMD tidak ada mengarahkan itu. Silahkan kepala desa memilih kemana dan apa yg mereka inginkan. Karena itu hak mereka,” tegasnya.
Eks Plt Kepala Dinas Perkim Madina ini juga mengaku belum ada kepastian kapan tanggal yang pas kades terpilih tersebut dilantik.
Akan tetapi, PMD Madina mengimbau para kades untuk mempersiapkan diri.
“Sesuai timeschedule, pelantikan kepdes terpilih tanggal 13 sampai dengan 27 oktober 2023. Tim kabupaten belum menentukan tanggal pelantikan dari timeschedule yang ada. Kita harus sinkronkan tanggal pelantikan dengan jadwal pimpinan dan forkopimda,” jelasnya.
Dugaan intimidasi mengatasnamakan Pemkab Madina untuk pengadaan pakaian pelantikan ini mendapat sorotan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Madina.
PMII juga mengimbau kepala desa terpilih untuk tidak mau diintimidasi dalam hal ini. Bahkan, PMII siap mengawal apabila ada laporan dari kepala desa kepada mereka soal paksaan maupun ancaman. (MN-08)
