PANYABUNGAN, – mahasiswa yang mengaku dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (Madina) melakukan aksi unjukrasa di komplek kantor Bupati, Senin (23/8/2021). aksi unjukrasa mereka ini merupakan aksi kedua setelah mereka lakukan pada hari Senin (16/8/2021) kemarin
Massa tiba ke kantor Bupati sekitar pukul 15.00 Wib. Mereka menanyakan seputar penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) afirmasi tahun 2019.
Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Madina, Ahmad Hidayat Batubara mengatakan, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 364/P/2019 tentang satuan pendidikan penerimaan BOS Afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja, Kabupaten Madina menerima dana senilai Rp.10.060.000.000 peruntukan 115 sekolah dan jumlah siswa penerima 3.650 orang. Dan, prioritas dana BOS kinerja senilai Rp 2.774.000.000 untuk 12 sekolah dan diperuntukkan bagi 1.273 orang siswa.
Sasaran prioritas dalam penggunaan dan pengalokasian dana bantuan operasional sekolah Afirmasi dan BOS kinerja tersebut diatur dalam surat edaran kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah nomor 9954/D/LK/2019.
“Akan tetapi dugaan yang terjadi melalui dinas pendidikan kabupaten Madina dalam megalokasikan bantuan dana tersebut diduga menunjuk langsung pihak ketiga (vendor) untuk pegadaan barang dalam membelanjakan pembelian barang penunjagan kegiatan operasional sekolah, sehingga terjadinya penyalahgunaan dalam megalokasikan anggaran dana BOS,
“Karena itu, kami dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Madina meminta Kejaksaan Negeri megusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana tersebut,” kata Hidayat
Ada beberapa point tuntutan atau pernyataan sikap yang disampaikan pengunjukrasa, yaitu;
Pertama, meminta Kejaksanaan Negeri melakukan penyelidikan terhadap mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madina tahun 2019. Kedua, Kejaksaaan Negeri diminta melakukan penyelidikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menangani dana BOS Affirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019 di Dinas Pendidikan
Ketiga, Kejaksaan Negeri diminta melakukan penyelidikan kepada SMP dan SD se Kabupaten Madina yang menerima bantuan dana BOS tersebut.
“dan kami meminta Bupati Madina agar tidak salah menentukan Kepala Dinas Pendidikan dalam kabinetnya agar terealisasinya pendidikan yang maju dan berkualitas. Dan, meminta Bupati Madina agar melakukan muhabalah jika memang tidak pernah melalakukan tindak pidana korupsi semasa menjabat menjadi Wakil Bupati Madina agar terciptanya kepercayaan antara masyarakat kepada pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,” sebut Koordinator pengunjukrasa, Suaib Pulungan.
setelah sekitar satu jam menyampaikan aspirasi mereka, pengunjukrasa ditemui Sekretaris Daerah, Gozali Pulungan.
Gozali menyarankan kepada mahasiswa apabila ingin menyampaikan aspirasi agar menyampaikan langsung kepada Bupati Madina. dan, soal aspirasi maupun pernyataan pengunjukrasa tersebut, Gozali menyebut akan menyampaikannya kepada pimpinan yaitu Bupati Madina, Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution. (MN-red/Mag-01)
