MADINA, Mohga – Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis SH menegaskan tidak ada jaminan guru honorer tenaga kerja sukarela (TKS) diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
Hal ini disampaikan Erwin Lubis untuk membantah isu liar dikalangan masyarakat bahwa guru honor TKS yang masuk pendataan non ASN akan diangkat menjadi PPPK. Erwin menjelaskan ini saat menerima kedatangan guru honorer TKS SD swasta Muhammadiyah Gunung Tua Panyabungan, Senin (17/10/2022) kemarin
Hadir dalam pertemuan itu kepala dinas pendidikan dan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah
Para guru honor ini meminta Ketua DPRD dan instansi terkait memperjuangkan hak mereka agar masuk dalam pendataan non ASN sama halnya dengan guru honorer di satuan pendidikan berstatus negeri.
Erwin berharap kepada seluruh honorer di Kabupaten Madina agar tidak terpengaruh tawaran oknum apalagi meminta bayaran untuk diangkat jadi PPPK
“Kalau ada kelompok atau individu manapun yang mencoba menggaransi akan dijamin masuk PPPK lalu dibayar sekian, siapapun honor yang ada di Madina jangan coba-coba ada yang mau memainkan uang karena tidak ada di situ pungutan,” tegasnya.
“Jangan nanti gara-gara honor ini yang takut tidak masuk maka di situ dia bayar, akan timbul permasalahan yang baru. Jadi, biarkan berjalan bagaimana mestinya dan ikuti prosedur yang berlaku. Mudah-mudahan kalau memang anda harus diangkat, pada saatnya itu harus diangkat juga,” tambahnya. (MN-08)
