JAKARTA – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Taufik Zulhandra Ritonga hadiri rapat kordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Pertanian di Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan para Pimpinan Daerah tingkat I dan II serta Kepala Dinas Perkebunan dari daerah penerima Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Hilirisasi Perkebunan mulai Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini diketahui bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan nasional.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam pidatonya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta yang menjadi modal utama dalam memajukan sektor perkebunan di Indonesia.
Mentan Amran menerangkan bahwa kehadiran dan komitmen semua pihak yang terlibat adalah kunci keberhasilan bersama dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan nasional.
Adapun program hilirisasi yang diusung meliputi, komoditas strategis seperti kelapa sawit, tebu, kelapa, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada.
“Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan melalui tumpang sisip dengan tanaman padi gogo dan jagung,” ucap Mentan.
Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun, atau sebesar 92,26% dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun. Hal ini menegaskan peran penting perkebunan sebagai pilar utama ekspor non-migas Indonesia.
Menteri Pertanian juga menyampaikan tahun 2025 hingga tahun 2027, Kementerian Pertanian memperoleh Anggaran Biaya Tambahan sekitar Rp10 triliun untuk pengembangan kawasan hilirisasi perkebunan.
“Melalui program ini, kami menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan PDRB pertanian sebesar 1,02%, serta PDRB total sebesar 0,14%,” tambah dia.
Namun demikian, jelas Mentan, potensi besar tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa intervensi yang terpadu dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, BUMN, lembaga keuangan, akademisi, serta pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, pengembangan hilirisasi, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi modern, dan penguatan regulasi.
Melalui Rakor ini, Mentan Amran mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah dan memperkuat strategi demi keberhasilan program hilirisasi yang cepat, tepat, dan terukur guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Acara diakhiri dengan harapan agar kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi kemajuan sektor perkebunan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan petani. (FAN/Rel)
