MEDAN – Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Basri Harahap menghadiri Musrenbang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Musrenbang yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara itu dihadiri Para Kepala Daerah Bupati / Walikota dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, Medan, Senin (5/5/2025).
Dalam Sambutannya, Gubernur Sumatera Utara menegaskan pentingnya sinkronisasi antara visi pembangunan pusat dan daerah, terutama menuju pencapaian Indonesia Emas 2045
Gubernur Sumatera Utara memaparkan sembilan target utama pembangunan Sumatera Utara 2025–2029, di antaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,60%, peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp115,3 juta, pengurangan angka kemiskinan hingga 2,8%, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,74% pada 2029.
Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan ekonomi (gini ratio), peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, serta penurunan emisi gas rumah kaca.
Gubernur juga memperkenalkan enam program unggulan yang telah berjalan, yaitu sekolah gratis, berobat gratis, jaminan kestabilan harga komoditas pertanian, digitalisasi layanan publik, pembangunan infrastruktur strategis terintegrasi, dan perlindungan rakyat melalui layanan restorative justice.
Musrenbang ini akan berlangsung selama lima hari kerja dari tanggal 5 mei hingga 9 mei 2025 dan menjadi ajang strategis dalam merumuskan arah pembangunan Sumatera Utara lima tahun kedepan.
Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Basri Harahap menyampaikan Pemkab Padang Lawas Utara siap untuk bersinergi secara aktif dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Demi percepatan pembangunan Sumut, Padang Lawas Utara siap menjadi mitra strategis,”ujarnya.
Musrenbang ini diharapkan menghasilkan rencana pembangunan yang inklusif, terukur dan sinergis antar level pemerintahan serta sesuai dengan arah kebijakan nasional. (DsP)
