PALUTA, Mohga – puluhan orang warga yang tergabung dalam aliansi sosial kontrol Pemkab Paluta meliputi wartawan dan LSM (lembaga swadaya masyarakat) mengadakan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Paluta, Jumat (10/11/2023)
Aksi unjuk rasa dipimpin oleh perwakilan Media dan LSM, Akhir Siregar, Ahmad Satia dan Dewi Sartika Siregar. Aksi didasari perlakuan istimewa Pemkab Paluta terhadap Mantan Bupati Paluta Andar Amin Harahap, yang saat ini sebagai Caleg DPR RI dari Partai Golkar.
Massa meminta agar PNS bersikap netral dan tidak ikut politik praktis menjelang pemilu, dimana beredarnya foto Sekda dan OPD Paluta yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi mantan Bupati Paluta Andar Amin Harahap yang mencalonkan dirinya sebagai Calon Anggota DPR RI. Informasinya sosialisasi tersebut terjadi pada tanggal 7 November 2023, sedangkan Plt Bupati Hariro Harahap yang menggantikan Andar Amin Harahap sudah dilantik pada tanggal 6 November 2023.
Massa meminta agar Sekda Paluta tidak mendiskriditkan Hariro Harahap Sebagai Plt Bupati Padang Lawas Utara. Dimana, Andar Amin telah resmi berhenti sebagai Bupati.
Aksi Unjuk Rasa diawali Ahmad Setia dengan menyampaikan orasinya yang meminta pertanggung Jawaban Sekda Paluta.
“Sekda Paluta, Patuan harus bertanggung jawab atas prilaku OPD Pemkab Paluta yang diduga ikut mengkampanyekan Andar Amin Harahap,” ujarnya.
Melanjutkan Orasi, Akhir Siregar menyampaikan agar pihak DPRD dan Pemkab Paluta menarik fasilitas dan aset Pemkab yang masih digunakan sang Mantan Bupati.
“Kami meminta DPRD dan Pemkab Paluta menarik fasilitas dan Aset Pemkab Paluta yang masih digunakan mantan Bupati Andar Amin Harahap,” ujar Akhir.
Massa juga meminta agar seluruh foto dan spanduk Andar Amin Harahap yang masih terpajang di lingkungan Pemkab Paluta segera diturunkan, karena Andar sudah resmi sebagai caleg DPR RI dari Dapil Sumut II.
“Dia bukan bupati lagi, semua foto harus diturunkan demi menjaga pemilu yang independen dan berintegritas,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Dewi Sartika Siregar. Ia menegaskan masih adanya perlakuan khusus Pemkab Paluta terhadap sang mantan bupati Andar, bahkan melebihi perhatian terhadap Plt Bupati Paluta Hariro Harahap.
“Hentikan perlakuan khusus dan istimewa Pemkab Paluta terhadap mantan Bupati Andar Amin Harahap. Sejauh ini kami melihat masih adanya pengawalan dan pengamanan khusus yang dilakukan pihak Dishub dan Satpol PP Paluta pada kegiatan Andar Amin Harahap yang bukan lagi sebagai bupati,” tegasnya.
Dewi juga meminta pihak Pemkab Paluta menertibkan mobil-mobil dinas agar menggunakan Plat Merah, demi mengantisipasi digunakannya aset pemkab dalam kepentingan kampanye Andar yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.
Aksi unjuk rasa sempat ricuh saat massa memaksa masuk ke halaman kantor Bupati Paluta yang dijaga ketat Aparat Kepolisian dan Satpol PP, akibatnya aksi dorong mendorong tidak terhindari.
Setelah hampir 2 jam menyampaikan orasi, massa ditemui perwakilan Sekretariat Pemkab Paluta, Ricky Fanoly Harahap selaku Kabag Hukum. Ricky dan massa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di aula Rapat Sekretariat Kabupaten Padang Lawas Utara.
Ricky menyampaikan kepada Massa Awak Media dan LSM, apa yang menjadi tuntutan massa akan dilaporkan kepada pimpinannya.
“Semua Aspirasi rekan-rekan Media dan LSM kami terima, aspirasi rekan-rekan akan kami sampaikan secepatnya kepada pimpinan kami,” ujar Kabag Hukum. (MN-16)
