225 Anggota BPD se-Kecamatan Halongonan Dikukuhkan

PALUTA – Sebanyak 225 Orang anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dikukuhkan. Acara Pengukuhan berlansung di Aula Sekolah Pemadu, senin (8/7/2024).

Pengukuhan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Basri Harahap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Yusuf MD Hasibuan, Camat Halongonan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan tamu undangan lainnya.

Mewakili Pj Bupati, Plh Sekda Paluta Makmur Harahap,ST,MM, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun kepada seluruh Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Halongonan Timur.

“Semoga dengan diperpanjang masa jabatan, saudara dapat menjalankan amanah ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan memiliki dedikasi penuh pengabdian kepada masyarakat desa guna meningkatkan kinerja dan program-program kerja ke depannya agar menjadi lebih baik,”ujarnya.

Badan Permusyawaratan Desa secara umum mempunyai kewenangan terhadap pengawasan tugas-tugas pemerintahan desa, peraturan desa dan peraturan kepala desa, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, maka pemerintahan desa dituntut untuk mampu membangun hubungan yang baik antara BPD dan pemerintahan desa agar bersama-sama menumbuhkembangkan partisipasi dan peran serta pembangunan yang berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat desa.

“Kepada saudara Badan Permusyawaratan Desa yang baru dikukuhkan, saya mengingatkan perpanjangan masa jabatan saudara harus mampu menjadi penyemangat dalam menyelenggrakan pemerintahan di desa,”ucapnya.

Sementara itu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yusuf MD Hasibuan dalam arahannya mengharapkan terciptanya visi dan misi pembangunan desa dengan adanya kerja sama antara BPD, pemerintah pusat, dan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh BPD untuk bersama-sama menjaga solidaritas dan keharmonisan dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” tandasnya.  (DSP).