MADINA – Persoalan arisan keluarga di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), berujung ke ranah hukum. Nurul Susilawati selaku pengelola arisan resmi melaporkan seorang anggota berinisial Si ke Polres Madina atas dugaan tindak pidana penipuan.
Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: LP/B/500/XI/2026/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 10 November 2026.
Dalam dokumen laporan kepolisian, Nurul menjelaskan bahwa dirinya mengelola arisan beranggotakan sekitar 10 orang, di mana Si merupakan salah satu anggota yang telah lebih dulu menerima uang arisan sesuai giliran.
Namun, setelah menerima haknya, Si diduga tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran iuran pada periode berikutnya. Kondisi ini memaksa Nurul selaku pengelola untuk menggunakan dana pribadi guna menutupi kekurangan tersebut agar hak anggota lain tetap tersalurkan. Akibat kejadian ini, Nurul mengalami kerugian materil sekitar Rp3.400.000.
Nurul mengaku sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya telah berulang kali mengingatkan Si untuk menyelesaikan kewajibannya. Upaya komunikasi serta mediasi tingkat desa juga sempat ditempuh, namun tidak membuahkan hasil.
Titik buntu terjadi karena adanya perbedaan syarat penyelesaian yang diajukan. Nurul menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan pihak Si, yang di antaranya meminta seekor kerbau serta fasilitas konsumsi untuk acara yang melibatkan anak yatim dan tokoh masyarakat desa.
Konflik ini kian memanas setelah sebelumnya Nurul sempat menghadapi persoalan hukum akibat unggahan media sosial yang dipersoalkan oleh Si. Didampingi suaminya, Ari Gunawan Purba, Nurul akhirnya mantap menempuh jalur hukum usai memegang Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) di SPKT Polres Madina, Selasa (10/11/2026).
Dalam laporannya, Nurul merujuk pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V.
Kendati demikian, aparat penegak hukum tetap harus mendalami unsur-unsur formil dan materiil apakah terdapat tipu muslihat, rangkaian kebohongan sejak awal, atau niat memperoleh keuntungan secara melawan hukum, mengingat tidak setiap wanprestasi atau keterlambatan pembayaran serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berjalan di Polres Madina. Azas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, dan kepastian hukum sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum serta lembaga peradilan. (FAN)
