MADINA – Sejumlah Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), curhat ke Menteri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Madina, Kamis (4/12/2025).
Dalam sesi tanya jawab itu, turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurahman, anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan Surya Utama atau Uya Kuya.
Kunjungan Menteri dan DPR RI ke Madina disambut Bupati Saipullah Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Kapolres AKBP Arie Sofandi Paloh, Dandim 0212/TS diwakili Pabung, Sekda Sahnan Pasaribu, dan pejabat lainnya.
Bupati Madina membuka dialog antara Menko Pangan dan para Camat dan Kepala Desa di Madina.
Kepada Zulhas, Bupati memohon agar Madina semakin diperhatikan Pemerintah Pusat dalam sektor pertanian, koperasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan program unggulan lainnya yang menjadi prioritas pemerintah.
Menko Zulhas menanggapi seluruh aspirasi dalam dialog itu. Ia meminta Bupati Madina segera mengirim surat kepada Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan ditembuskan ke Menko Pangan.
“Terutama bibit padi dan jagung saya tanggung jawab apalagi daerah ini kena bencana. Perbaikan Irigasi, penyediaan bantuan bibit tanaman, pupuk subsidi, dan alat-alat mesin pertanian nanti akan kita bantu. Saya akan tanggung jawab. Saya Menko Pangan atas nama Zulkifli Hasan,” kata dia.
Mengenai KDKMP, Zulkifli menyampaikan jika lahan untuk pendirian kantor-gerai KDKMP bisa dibangun di lahan pemerintah yang berdekatan dengan desa/kelurahan.
Apabila lahan pemerintah pun tidak ada, maka kantor desa bisa dibuat multifungsi sebagai gerai dan kantor Koperasi Merah Putih.
“Jadi guna Koperasi Merah Putih itu nanti banyak. Bapak presiden itu tentara, dia tak mau program ini enggak berjalan dan berlama-lama. Soal modal, kata beliau nanti di pikirkan. Pokoknya jadi dulu,” kata dia.
Zulhas, juga menjabat Ketua Satgas Koperasi Merah Putih Nasional ini menyebut Pemerintah Pusat selalu berpihak dan paling mengutamakan kepentingan rakyatnya.
Lebih jauh, Zulhas juga membuka target capaian penerima bantuan MBG secara nasional. Dia mengaku sebelum Maret 2026, penerima manfaat MBG sudah 82,9 juta orang di seluruh wilayah Indonesia.
“Jumlah penerima manfaat MBG itu 82,9 juta, artinya seluruh SPPG sudah selesai. Jika tidak tercapai, pemerintah akan mau itu. Sudah ada Perpres 115 mengenai Tata Kelola. Itu sudah di atur tugas Bupati apa, tugas kesehatan apa. Kemarin saya rapat, 29 kementerian hadir semua. Jadi semua punya tanggung jawab. Saya tanggung jawab mengenai MBG,” jelasnya.
Menko Pangan meminta kepada Kepala Desa dan Lurah di Madina agar memberitahu kepada rakyat apa saja manfaat keberadaan MBG. Dia mencontohkan, dari target penerima manfaat 82,9 juta orang, maka jumlah tersebut lah yang dibutuhkan dalam penyediaan makanan.
“Jika hari ini gulai telur, maka 82,9 juta perlu kita telur setiap hari, dan itu diperlukan untuk jenis makanan lainnya. Ini peluang bagi masyarakat di desa supaya perekonomian itu semakin tumbuh,” tutupnya. (FAN)
