MADINA, Mohga – komisi D, DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan kunjungan ke wilayah kerja panasbumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Jumat (14/10/2022)
Rombongan tiba sekitar pukul 10.30 Wib. Setibanya di basecamp Purba Lamo, ternyata di sana sudah menunggu sekitar 300an orang masyarakat dari forum peduli masyarakat Puncak Sorik Marapi.
Warga ini sengaja menghadang rombongan DPRD Sumut guna menyampaikan aspirasi mereka, yang pada intinya menyampaikan 5 poin pernyataan sikap sebagaimana telah pernah mereka deklarasikan pada hari Senin (10/10/2022) lalu. Mereka pun memanfaatkan waktu membacakan pernyataan sikap di hadapan rombongan.
Lalu, rombongan DPRD Sumut melanjutkan tugas mereka meninjau project panasbumi PT SMGP. Usai salat jumat, rombongan DPRD Sumut melakukan pertemuan di dalam basecamp SMGP dan diikuti perwakilan dari forum peduli masyarakat Puncak Sorik Marapi
Fahrizal Efendi Nasution, salah seorang anggota DPRD Sumut yang juga berasal dari Kabupaten Madina mengatakan kunjungan mereka ke PLTP Sorik Marapi untuk ketemu langsung dengan manajemen SMGP juga dengan masyarakat terdampak insiden pada 27 September yang lalu.
Bersama rombongan DPRD Sumut terlihat hadir beberapa orang pejabat dari pemerintah provinsi Sumut, kemudian ikut dalam rombongan yaitu DPP Ikatan Mahasiswa Madina atau IMA Madina.
Ketua Forum Peduli Masyarakat Puncak Sorik Marapi-Purba Lamo, Abdus Somad Lubis bersama tokoh masyarakat Ali Umar yang ikut dalam pertemuan tersebut menjelaskan kepada tim DPRD Sumut bahwa tudingan di media yang menyebut hubungan warga Puncak Sorik Marapi dengan PT SMGP tidak harmonis, adalah tidak benar. Menurutnya, semenjak ada kejadian pertama di Desa Sibanggor Jae tepatnya di dalam kolam milik perusahaan, terjadi insiden meninggal dua orang pelajar yang terpeleset jatuh ke dalam kolam tersebut.
Saat itu, masyarakat melakukan mediasi dengan perusahaan guna menanggungjawabi kejadian tersebut, dan pada akhirnya perusahaan dengan pihak korban sepakat damai.
Lebih jauh dijelaskan Umar. Dalam perjalanan operasional PT SMGP, masyarakat sering menyampaikan keluhan maupun aspirasi menyangkut keselamatan warga sekitar. Misalnya ada tiang perangkat milik perusahaan yang mudah dijangkau anak-anak tapi cukup berbahaya, setelah disampaikan, pihak manajemen menyanggupi keluhan warga sehingga semua perangkat yang membahayakan dipasang dengan tembok pagar supaya tidak bisa dijangkau warga sekitar.
“Komunikasi masyarakat dengan pihak perusahaan lancar dan tidak ada masalah. Bahkan beberapa kali terjadi insiden mulai peristiwa 25 januari 2021 yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan puluhan orang harus dirawat, kami dari masyarakat selalu aktif mengawal agar pihak perusahaan bertanggungjawab. Hingga beberapa kali terjadi peristiwa, perusahaan tidak pernah lari dari tanggungjawabnya.
“Ini suatu bukti bahwa kami tidak membiarkan peristiwa apapun dampak dari proyek panasbumi ini lewat tanpa tanggungjawab, bahkan kami melarang masyarakat tenaga kerja lokal tidak boleh masuk kerja sebelum perusahaan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, selesai dulu permasalahan dan ada kesepakatan damai dengan korban baru kami izinkan perusahaan beroperasi,” jelasnya
Soal kejadian tanggal 27 September, kata Umar, situasi saat ini berbeda dengan kejadian sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya instruksi penghentian sebagian operasional PT SMGP yang menyebabkan terjadi pengurangan tenaga kerja hingga ratusan orang.
Parahnya lagi, sambung Umar, situasi 27 September dimanfaatkan sekelompok orang maupun organisasi kepemudaan yang kontra dengan SMGP mengambil kesempatan yang menambah situasi tidak kondusif sehingga menurut mereka salah satu penyebab berhentinya operasional SMGP yang berdampak pada hilangnya pekerjaan warga setempat. Situasi ini diperparah dengan postingan-postingan akun media sosial facebook seperti magapress madina II dan sorikmarapinews
“Pada dasarnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang peduli kepada masyarakat. Namun, kami memperhatikan ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka. Dapat kami tegaskan, bahwa kami tidak butuh gerakan orang dari luar wilayah kerja panasbumi karena kami masih bisa menyelesaikannya sendiri. Kami juga aktif mengkritisi perusahaan yang menyalahi aturan, tapi bukan dengan cara melakukan upaya provokasi yang menyebabkan banyak dampak sosial ekonomi terjadi di tengah masyarakat.
“Kami mohon kepada semua pihak hentikan semua upaya yang hanya merugikan masyarakat di wilayah kerja panasbumi, termasuk akun facebook maga press madina II dan sorik marapi news, juga ada salah satu kelompok organisasi. Kami belum paham apakah akun media sosial ini benar akun pemberitaan atau bukan. Karena kami melihat tidak ada pendapat berimbang di situ, dan selalu menyudutkan SMGP dan masyarakat yang bekerja di dalamnya,” tambahnya
Terakhir forum ini berharap DPRD Sumut agar bijaksana menyikapi situasi PT SMGP dengan masyarakat yang bergantung hidup di dalamnya sehingga apapun keputusan soal PT SMGP tidak merugikan masyarakat di wilayah Puncak Sorik Marapi Mandailing Natal. (MN-04)
