MADINA – Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal (Madina), Syamsul Arifin, mendukung penuh desakan tes urine bagi seluruh pejabat daerah dan anggota DPRD Madina. Permintaan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Madina, Zubaidah Nasution.
Syamsul menegaskan bahwa tes urine bagi para pejabat dan wakil rakyat sangat penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan profesional.
“Baguslah, itu yang kita harapkan. Setidaknya kita yang diberi amanah dan digaji dari uang rakyat dapat memberikan contoh atau teladan bahwa kita dalam melaksanakan tugas benar-benar bersih, salah satunya bersih dari penyalahgunaan narkoba,” ujar Syamsul, Selasa (1/9/2026).
Menurut Syamsul, upaya pemberantasan narkoba harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, hingga lingkungan kerja. Ia menilai kinerja pemerintahan tidak akan optimal jika aparatur di dalamnya belum terbebas dari jerat narkotika.
“Bagaimana mungkin kita bisa optimal dalam melaksanakan tugas sementara kita tidak mampu mengendalikan diri dari penggunaan narkoba? Jika dimulai dari para pengemban amanah, insyaAllah kepercayaan publik akan meningkat dan masyarakat merasa terayomi,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Madina, Zubaidah Nasution, mendesak agar seluruh pejabat di lingkungan Pemkab dan DPRD Madina menjalani tes urine. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga integritas aparatur negara dari tindakan korupsi maupun penyalahgunaan narkotika.
“Cocok juga pejabat-pejabat di Madina, termasuk yang ada di DPRD, dilakukan tes urine untuk mencapai kerja yang baik dalam menjalankan segala program,” kata Zubaidah.
Selain menyoroti tes urine, Zubaidah juga menyampaikan apresiasi atas pelantikan sembilan pejabat Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) definitif oleh Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, pada Senin (31/8/2026).
Zubaidah menegaskan, keberadaan pejabat definitif ini harus diimbangi dengan percepatan kinerja. Fraksi Golkar tidak ingin lagi mendengar alasan lambatnya program kerja akibat adanya rangkap jabatan di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sekarang sudah definitif, harus konsentrasi penuh dan bergerak cepat menuntaskan program daerah demi membawa perubahan signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (FAN)
