MADINA – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengadakan Forum Konsultasi Publik, Selasa (28/10/2025)
Acara dirangkai dengan coffee morning tersebut dipimpin Kepala Dinas, Dr. Ahmad Duroni didampingi sekretaris dan jajaran pejabat struktural juga fungsional. Dari barisan undangan hadir Ketua PWI Kabupaten Madina Muhammad Ridwan Lubis, Ketua SMSI Jeffry Barata Lubis, Ketua APDESI Miswar Nasution, para ketua organisasi mahasiswa yakni: Ketua HMI, Ketua PMII, Ketua GMNI, dan Ketua SEMMI Madina.
Dr Duroni menyampaikan, tujuan kegiatan tersebut untuk meminta saran, tanggapan, ide, dan gagasan dari perwakilan publik guna memperbaiki sistem dan pelayanan di dinas sosial. Terkhusus pada program bantuan sosial dan Kartu Indonesia Pintar sebagai wadah untuk distribusi bantuan kepada siswa dan mahasiswa kurang mampu.
Eks Kepala Dinas Kominfo ini menyebut, pendapat dan gagasan dari masyarakat sangat diharapkan untuk menjadi evaluasi menuju perbaikan-perbaikan program dan kebijakan. Ia juga mengatakan peran pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat diharapkan bisa memudahkan publik memperoleh informasi yang benar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.
“Pak Bupati tidak hanya concern pada kajian dasar hukum sebelum menentukan program dan kebijakan, tetapi beliau juga memperhatikan out-put atau sisi manfaat progam itu. Artinya forum konsultasi ini bertujuan untuk meminta gagasan dan masukan dari kita semua untuk bahan evaluasi perbaikan ke depan,” kata Duroni
Ketua PWI Madina, Muhammad Ridwan Lubis mengapresiasi kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diadakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Madina.
“Forum diskusi ini sangat efektif sebagai penerapan komunikasi pembangunan pemerintah. Yang tujuannya adalah menyerap aspirasi, gagasan, dan pendapat untuk menyamakan persepsi mendukung program pemerintah. Dalam studi komunikasi pembangunan, partisifasi masyarakat dalam mendorong program dan kebijakan daerah itu sangat urgen, sehingga kebijakan pemerintah daerah itu berpedoman pada kebutuhan dan kepentingan rakyat. Karena kita meyakini sistem sentralisasi dalam pemerintahan itu tidak efektif untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak, tentunya harus dibarengi dengan memintai tanggapan dan gagasan stakeholder terutama di daerah,” kata Ridwan, sembari mengusulkan agar dinas lain di Pemkab Madina membuka Forum Konsultasi Publik seperti yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (MRL)
