Dana Desa Tahap Dua Tak Cair, Warga Bulusoma Melapor ke DPRD

0
182
Foto Ilustasi

MohgaNews|Madina –warga Desa Bulusoma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan permasalahan Dana Desa ke DPRD Madina.

Sebab, Dana Desa tahap kedua mereka tidak bisa dicairkan dikarenakan Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) pencairan tahap pertama. Pencairan tahap pertama ketika itu dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa, dan saat ini mereka sudah dipimpin kepala desa depenitif.

Ketua BPD, Parlindungan dalam suratnya itu mengatakan, pencairan dana desa mereka terkendala dikarenakan tidak adanya Lpj dari pencairan tahap pertama yang dicairkan oleh penjabat kepala desa terdahulu.

Parlindungan juga menyebut, sesuai dengan pengawasan yang dilakukan BPD Desa Bulusoma, tidak ada pelaksanaan kegiatan dana desa tahap pertama tahun 2019 sebesar 20 persen yang dicairkan mereka.

“akibat tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari pencairan dana desa tahap pertama sebesar 20 persen itu, sehingga terkendala pada pencairan dana desa tahap kedua. Artinya, masyarakat kami dirugikan dalam hal ini,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Desa Bulusoma kepada MohgaNews membenarkan, pencairan dana desa tahap kedua mereka terkendala akibat belum adanya Lpj pencairan tahap pertama dari Plt Kepala Desa.

“benar, pencairan dana desa kami terkendala, karena yang mencairkan tahap pertama adalah Plt Kades, dan belum ada masuk Lpj nya. Ini yang sedang kami urus, karena masyarakat kami sudah mendesak, dan sudah membuat laporan ke Camat Batang Natal juga telah disampaikan ke DPRD,” katanya.

Anggota DPRD Madina dari Fraksi PKS, Awaluddin Nasution usai menerima perwakilan dari warga Bulusoma. Awaluddin mengingatkan supaya semua pihak jangan bermain-main dengan anggaran Dana Desa itu. Apalagi ia mendengar informasi dari BPD dan warga Desa Bulusoma bahwa tidak ada pelaksanaan kegiatan pada pencairan tahap pertama.

“kami menerima laporan dari BPD bahwa pencairan pertama tahun 2019 dilakukan Plt Kades, dan sekarang sudah ada kepala desa mereka depenitif, tetapi tidak bisa mencairkan dana desa tahap kedua karena yang pertama tidak serahkan Lpj, bahkan BPD menyebut tidak ada pelaksanaan kegiatan tahap pertama itu.

“Plt kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahap pertama, jangan sampai akibat tidak adanya Lpj, masyarakat yang dirugikan, karena pencairan dana desa terkendala,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas PMD Kabupaten Madina, M Iqbal mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyelesaikan kendala tersebut.

“kami sedang bersama perangkat desa Bulusoma, untuk menuntaskan permasalahannya,” kata Iqbal. (MN-01)