MohgaNews|Madina – Bupati Mandailing Natal (Madina) Drs Dahlan Hasan Nasurtion meminta Pemerintah Pusat supaya mengucurkan program yang bisa mengalihkan masyarakat dari kegiatan penambangan emas tanpa izin yang telah banyak membawa dampak buruk bagi kerusakan lingkungan bahkan kelahiran anak dengan sejumlah kelainan.
Hal itu disampaikan Dahlan Hasan di hadapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) Letnan Jenderal Doni Monardo pada kunjungannya ke Madina, Kamis (28/11) kemarin, guna menjawab polemik masalah penambangan emas tanpa izin yang belakangan ini menjadi sorotan banyak pihak.
Bupati Madina menyebut, dalam kurun waktu beberapa tahun ini, sudah ada tujuh kasus bayi lahir dengan kelainan fisik. Seperti bayi lahir dengan otak di luar tempurung kepala, lahir dengan usus terburai, lahir dengan hanya satu mata, dan lainnya yang besar kemungkinan disebabkan penggunaan bahan beracun dan berbahaya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin seperti merkuri dan sianida.
Dahlan mengatakan, masyarakat sudah lama bergantung hidup dari tambang emas tersebut, dan tidak mungkin dihentikan begitu saja.
“Setidaknya ada solusi yang tepat untuk masyarakat kami, seperti membuat Wilayah Penambangan Rakyat, dengan itu keselamatan masyarakat terjaga dan lingkungan tidak rusak begitu parah. Masyarakat kami sebenarnya mau meninggalkan tambang, tetapi ada program unggulan yang bisa diharapkan masyarakat sebagai sumber usaha melanjutkan hidup mereka,” kata Dahlan saat mengikuti ramah tamah mendampingi Kepala BNPB RI di Kecamtan Hutabargot.
Bupati Madina menjelaskan, kegiatan penambangan emas tanpa izin ini berawal dari harga hasil bumi yang sangat murah, terutama komoditi karet. Karena, hampir 60 persen masyarakat Madina mata pencaharian dari hasil kebun karet. Dan, banyak kebun karet yang sudah ditinggalkan masyarakat.
“Ini tidak terlepas dari murahnya harga karet, sehingga hasilnya tidak seimbang dengan kebutuhan hidup masyarakat. Karena itu, saya minta bapak kepala BNPB RI agar menyampaikan kepada pak Presiden Jokowi, supaya di Madina dibangun pabrik hotmix bercampur karet. Karena, selain akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, harga karet juga akan naik, ini dapat menyejahterakan masyarakat,” kata Dahlan.
Selain itu, Bupati Madina juga memaparkan berbagai terobosan dan program unggulan yang dikejarnya ke Pemerintah Pusat. Seperti upaya mengembalikan kejayaan kopi Mandailing dengan cara membuka lahan untuk perkebunan. Dan, menurut Dahlan. Presiden Jokowi sudah menyetujui Madina dijadikan sebagai sentra kopi Indonesia.
Dalam hal itu, sambung Dahlan. Ia dalam setahun ini sudah melakukan upaya mewujudkan perhutanan sosial (mengalihkan status hutan lindung menjadi hutan sosial). dengan demikian, apabila hal itu terwujud, maka bisa membuka lahan perkebunan yang amat luas untuk masyarakat Madina.
“Dalam rangka mengembalikan kejayaan kopi Mandailing. di Madina telah dubuka sekolah SMK khusus kopi,” katanya.
Dahlan juga mengungkapkan, Bukit Muhasabah yang berada di atas lahan perkantoran Pemkab Madina yang memiliki lahan belasan hektar. Dahlan berencana menjadikan Bukit Muhasabah untuk membangun sekolag khusus anak yatim piatu yang ada di Kabupaten Madina.
“Lahan masih tersedia sangat luas, kami berharap bapak Kepala BNPB RI bersedia membantu kami agar sekolah khusus anak yatim piatu itu bisa segera terbangun di wilayah Bukit Muhasabah,” harap Dahlan. (MN-01)
