MADINA – Dua tokoh muda dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Abdul Rahman Hasibuan dan Ismail Marzuki memberikan apresiasi terhadap inisiatif Bupati Madina yang membuka ruang partisipasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, namun juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap sejumlah persoalan mendasar yang masih membelit masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati yang membuka ruang saran dari berbagai elemen. Ini adalah fondasi awal yang baik untuk pembangunan partisipatif. Tapi keterbukaan itu harus diikuti dengan keseriusan menindaklanjuti isu-isu nyata di masyarakat,” ujar Abdul Rahman Hasibuan.
Ia juga mendorong agar jaringan nasional dan provinsi yang telah dimiliki oleh Bupati Madina dimanfaatkan secara maksimal guna membuka akses program strategis dari pusat, investasi, dan kemitraan yang berdampak langsung kepada rakyat Madina.
Sementara itu, Ismail Marzuki, menyoroti bahwa RPJMD sebagai dokumen pembangunan lima tahunan harus benar-benar merespon kondisi riil dan keluhan masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, ada tiga isu krusial yang harus menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan tersebut: infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi lokal, dan kerusakan lingkungan yang mengancam ketahanan pangan.
“Kita tak bisa bicara pembangunan jika jalan-jalan desa masih rusak parah, akses air bersih dan listrik belum merata, bahkan internet pun masih putus-nyambung di banyak daerah. Ini fakta yang kami temukan saat turun langsung ke lapangan,” tegas Ismail.
Ia mencontohkan salah satu desa di Kecamatan Panyabungan Kota yang hingga kini masih tergolong tertinggal karena akses jalan utama rusak berat. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan para petani yang kesulitan menjual hasil panen.
Lebih jauh, Ismail juga mengkritisi lambatnya pertumbuhan ekonomi Madina. Ia menyebutkan bahwa potensi lokal seperti kopi, durian, nilam, dan wisata alam belum mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah.
“Potensi kita besar, tapi tidak dikelola secara serius. Pemerintah perlu membangun industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal agar ekonomi rakyat bisa tumbuh dari bawah. Jangan hanya bergantung pada APBD,” katanya.
Mengenai isu lingkungan, Ismail mengingatkan bahwa aktivitas tambang ilegal dan pembukaan lahan tanpa kontrol telah menyebabkan kerusakan hutan yang parah. Akibatnya, bencana ekologis seperti banjir dan longsor semakin sering terjadi, sementara produktivitas pertanian menurun.
“Ini soal ketahanan pangan. Kalau lahan pertanian rusak, petani merugi, kita akan tergantung pada pasokan luar. Pemerintah harus mulai serius memperbaiki tata kelola lingkungan, bukan hanya menindak kalau sudah ada bencana,” tegasnya.
Keduanya berharap agar proses penyusunan RPJMD tidak hanya dilakukan di ruang-ruang birokrasi, melainkan dibuka secara luas kepada masyarakat sipil, pemuda, akademisi, dan organisasi lokal.
“RPJMD itu bukan sekadar dokumen lima tahunan. Ia harus jadi arah pembangunan yang berpihak pada rakyat. Kami dari PMII siap berkontribusi dengan saran dan data lapangan agar Madina benar-benar maju dan mandiri,” tutup Abdul Rahman. (MRL/Rel)
