Seleksi P3K Kesehatan di Madina Belum Buka, Hati-hati Pungli!

Daerah640 Dilihat

MADINA, Mohga – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dr Muhammad Faisal meluruskan informasi soal seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tenaga kesehatan.

Faisal menegaskan sampai sekarang seleksi P3K sama sekali belum dibuka. Hal ini ia sampaikan menyusul informasi berselewiran di kalangan masyarakat maupun pihak yang berusaha mengambil keuntungan. Dr Faisal juga menepis isu miring yang beredar bahwa untuk masuk seleksi P3K harus menyerahkan uang hingga puluhan juta rupiah.

“Sampai saat ini belum ada (seleksi P3K). Kuota juga belum ada. Kami minta jangan percaya dengan informasi berseliweran yang tidak jelas kebenarannya,“ kata dr Faisal, Sabtu (8/4/2023).

Mantan Direktur RSUD Husni Thamrin Natal ini mengimbau masyarakat khususnya calon pelamar di Kabupaten Madina untuk tidak terpengaruh isu miring yang tidak jelas dasarnya.

“Kami imbau agar menahan diri serta jangan percaya isu yang tidak benar itu. Apabila penerimaan sudah resmi dibuka pasti nanti ada pengumuman dari yang berwenang yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku yang membidangi kepeegawaian,” ujarnya.

Sementara Plt Kepala BKD Madina, Abdul Hamid Nasution belum memberikan tanggapan terkait rekrutmen P3K untuk tenaga kesehatan, sebab telepon yang bersangkutan tidak bisa dihubungi.

Namun, sumber dari pejabat BKD Madina sudah diperoleh Mohganews bahwasanya informasi pembukaan rekrutmen P3K tenaga kesehatan sampai saat ini belum ada.

Sekadar Informasi, beredar informasi diduga ada oknum Anggota DPRD Madina wilayah pantai barat telah mengiming-imingi calon pelamar P3K kesehatan di wilayah tersebut.

Calon pelamar disebut harus membayar Rp 50 juta agar bisa lulus dengan mulus serta digunakan untuk kepentingan politik Tahun 2024 mendatang.

Oknum Anggota DPRD yang masih ditelusuri identitasnya ini dinformasikan hari Minggu besok akan mengumpulkan beberapa calon pelamar yang telah setuju di rumahnya untuk membahas seputar P3K hingga pembahasan politik legislatif mendatang. (MN-08)