Putus Rantai Ganja, Pemkab Madina-BNN RI Sinergi Bangun Jalan serta Ekonomi Alternatif

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus memperkuat kolaborasi lintas sektoral demi mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memberantas peredaran gelap narkotika di wilayahnya.

Upaya ini disampaikan dalam kunjungan kerja Bupati Madina Saipullah Nasution ke Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rombongan Bupati diterima langsung oleh Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto. Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni, pembangunan akses jalan penghubung Madina–Padang Lawas dan program alih fungsi lahan ganja di Panyabungan Timur.

Bupati Madina menekankan bahwa pembangunan jalan lintas Madina-Palas memiliki nilai strategis untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Namun, tantangan besar membentang di wilayah Panyabungan Timur yang selama ini masih terindikasi memiliki aktivitas penanaman ganja.

“Pembangunan jalan ini sangat krusial untuk membuka akses. Namun, kami butuh pendekatan komprehensif dari BNN untuk mengatasi permasalahan sosial dan aktivitas terlarang di wilayah tersebut agar pembangunan fisik berjalan beriringan dengan keamanan,” kata Bupati.

Sebagai langkah konkret mengalihkan ketergantungan masyarakat pada tanaman ganja, Pemkab Madina memaparkan rencana pengembangan ekonomi alternatif. Adapun tiga komoditas unggulan yang disiapkan meliputi perkebunan tembakau, kopi, dan aren.

Ketiga komoditas ini dinilai memiliki nilai jual tinggi dan potensi pasar yang luas, sehingga mampu menjadi tumpuan hidup baru bagi warga lokal secara legal.

Kepala BNN RI menyambut positif langkah proaktif Pemkab Madina. Ia menyatakan bahwa BNN memiliki program pengembangan ekonomi alternatif yang selaras dengan visi daerah tersebut.

“Kami siap mendukung penuh. BNN akan mengawal transisi ini agar masyarakat beralih dari tanaman terlarang ke komoditas produktif. Ini adalah solusi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Kepala BNN RI.

Sebagai tindak lanjut, BNN RI mendorong segera disusunnya perjanjian kerja sama formal sebagai payung hukum implementasi program yang disusun oleh Pemkab Madina.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati turut didampingi Kepala BNNK Madina Samsul Arifin, Pj. Sekda Afrizal Nasution, Kepala Bapenda, Muhammad Yasir, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, dr. H. Mhd. Faisal Situmorang. (FAN)