MADINA – ketua pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meminta kisruh soal seleksi PPPK perlu secepatnya diakhiri.
Sebagaimana diketahui, ratusan guru honorer Kabupaten Mandailing Natal melakukan unjuk rasa atas hasil pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Madina yang di umumkan pada jum’at (22/12/2023) pekan lalu.
Para pengunjuk rasa mendatangi Kantor Bupati Madina dan Gedung DPRD karena merasa keberatan atas nilai ujian seleksi yang ada di sertifikat tidak sama dengan hasil yang diumumkan, bahkan mereka menuding panitia seleksi mengurangi hasil nilai mereka yang berujung tidak lulus.
Aktivis Mahasiswa yang saat ini menjabat sebagai ketua PC PMII Madina Ahmad Rizal Nasution mengaku merasa miris melihat polemik yang terjadi akibat pengumuman hasil seleksi PPPK, dia berharap agar kekacauan yang terjadi saat ini bisa secepatnya diselesaikan dengan baik
Ahmad Rizal juga berharap Pemerintah Daerah harus bijak dan melakukan upaya-upaya untuk menenangkan situasi yang terjadi belakangan ini. Begitu juga dengan DPRD Madina.
“Saya harap Pemerintah Daerah dan DPRD Mandailing Natal secepatnya membuat kebijakan untuk penyelesaian masalah terkait pengumuman seleksi PPPK yang sekarang menjadi polemik di kalangan masyarakat yang merasa dirugikan,” ungkapnya.
Menurut Ahmad Rizal hasil RDP DPRD Kabupaten Madina dengan mengeluarkan rekomendasi pembatalan bukanlah solusi yang tepat. Karena dengan membatalkan hasil seleksi atau pengumuman tersebut diperkirakan akan mendatangkan masalah baru.
“Membatalkan bukanlah solusi, karena berdampak pada nasib seluruh PPPK yang sudah dinyatakan lulus. Menurut pandangan kami DPRD Madina menguatkan surat Bupati Madina ke Menpan-RB agar semua tenaga honor yang tidak lulus tahun ini semuanya diangkat menjadi PPPK untuk penerimaan berikutnya. Kami kira ini win-win solution paling tepat,” kata Rizal.
Di sisi lain, Ahmad Rizal meminta semua pihak untuk tidak memanfaatkan situasi ini sehingga permasalahan makin tidak baik dan berdampak pada situasi di tengah lapisan masyarakat.
“Kita tidak mau permasalahan ini berkepanjangan, jangan sampai situasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan syahwat politik sekelompok orang,
“Kalau misalnya ada indikasi gratifikasi, tindak pidana korupsi atau perbuatan suap menyuap, kita turut mendukung itu ditangani penegak hukum, tapi soal kisruh seleksi PPPK ini kiranya kita sama-sama memberikan solusi, bukan memperparah situasi,” pungkasnya. (FAN)
