Panyabungan| Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis SH mengeluarkan pernyataan keras kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi
Erwin Efendi Lubis menyesalkan keputusan Gubernur Edy Rahmayadi yang sama sekali tidak memberikan izin dimulainya sekolah tatap muka. Sementara Pemerintah Kabupaten Madina rencananya memulai sekolah tatap muka pada tanggal 4 Januari yang lalu
Kepada MohgaNews, Jumat (15/1/2021) kemarin menyampaikan situasi di Kabupaten Madina, yang mana masyarakat sangat resah disebabkan lamanya anak-anak tidak masuk sekolah sebagaimana mestinya.
“Masyarakat kita sudah resah karena sekolah tatap muka dibatalkan. kita sangat mendukung upaya Pemkab Madina memulai sekolah tatap muka, tetapi Gubernur Sumut tidak mengizinkan. Ini sudah sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat,
“Pak Gubernur seharusnya melihat bukan dari sudut saja. Ada 404 jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Madina, hampir setengah dari jumlah itu berada di wilayah pedesaan yang kita yakini tidak terdampak Covid-19. Kita sangat prihatin melihat situasi anak-anak yang mengalami krisis moral dikarenakan orang tua tidak sanggup mengawasinya,” kata Erwin Efendi Lubis
“Gubenur seharusnya memikirkan semua sudut, apa yang dialami masyarakat, penderitaan masyarakat. Kita bukan tidak menghormati keputusan Gubernur maupun Pemerintah Provinsi Sumut. Tetapi kita juga harus melihat sesungguhnya apa dampak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,
Erwin juga mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumut yang melakukan posko penampungan pasien Covid-19 dengan menyewa hotel beberapa bulan yang lalu
“Sewaktu kedatangan pak Gubernur tiga bulan yang lalu, saya sampaikan apakah efektif menyewa hotel dengan biaya miliaran rupiah sebagai penampungan pasien Covid-19. Padahal yang dirawat disitu hanya beberapa orang saja,
“Karena itu saya meminta kepada Pemerintah di semua tingkatan khususnya kepada Pemerintah Provinsi, tolong kaji dulu dari semua sudut sebelum mengambil keputusan, terkhusus soal sekolah tatap muka ini. Kami rakyat Madina menginginkan sekolah tatap muka. Dan saya minta kepada Pemkab Madina, kita sebagai daerah otonom harus mengambil kebijakan atas situasi ini,” harapnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Madina gagal melakukan sekolah tatap muka. Awalnya Pemkab Madina berencana melakukan sekolah tatap muka pada tanggal 4 Januari, tetapi Pemkab Madina melalui dinas pendidikan menunda kembali hingga waktu yang belum bisa dipastikan.
Sementara masyarakat terkhusus kalangan orang tua siswa mengaku kecewa atas keputusan pemerintah tersebut.(MN-01)
