SIDIMPUAN – Mustafa Kamal Siregar, selaku kepala seksi mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padangsidimpuan akhirnya menghirup udara bebas keluar dari bilik Lapas kelas IIB Padangsidimpuan, Senin (5/7/2024)
Tangis haru keluarga pun tampak seketika pecah. Mereka tak heti-hentinya memeluk Kamal yang ditahan sejak tanggal 3 juli 2024 lalu
Bebasnya Kamal, nama singkat Mustafa Kamal ini setelah hakim tunggal, Irfan Hasan Lubis membacakan amar putusan perkara No.5/Pid.Pra/2024/PN.PSP di Ruang Tirta Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Senin (5/8/2024) pagi. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak eksepsi Termohon III (Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan) untuk seluruhnya.
Sementara dalam hal pokok perkara, Hakim Tunggal PN Padangsidimpuan Irfan Hasan Lubis mengabulkan permohonan Pemohon (Mustapa Kamal Siregar) untuk sebagian.
Menyatakan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah dan batal demi hukum. Memerintahkan kepada Termohon III untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan, segera setelah putusan perkara ini dibacakan.
Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada negara. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Mustapa Kamal Siregar, Marwan Rangkuti menyayangkan lambannya kinerja Kejari Padangsidimpuan dalam mengurus pembebasan Mustapa. Pasalnya, Majelis Hakim membacakan amar putusannya tersebut sekira pukul 11.30 WIB namun terkait administrasi pembebasannya tersebut dilaksanakan pukul 19.30 WIB.
“Kita sangat menyayangkan lambannya (proses) ini. Karena dari tadi siang itu dibacakan amar putusannya,” ucapnya.
Marwan mengaku akan membawa hal ini ke Kejaksaan Agung beserta putusan pengadilan.
“Akan kita bawa ini ke Kejagung dan Jamwas. Karena ini menjadi bukti kita,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mustapa Kamal Siregar melayangkan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Kejari Padangsidimpuan. Dalam perkara nomor 05/Pid.Pra/2024/ PN.Psp dengan termohon 1 yakni Jaksa Agung, termohon 2 Kajati Sumatera Utara dan termohon 3 Kajari Padangsidimpuan, Lambok MJ Sidabutar.
dalam perkara tersebut menyebutkan Kamal ditangkap saat di Kantor Walikota Padangsidimpuan pada 3 Juli 2024. Kala itu, Mustapa dipanggil atasannya untuk menjumpai Sekda Kota Padangsidimpuan sekira pukul 15.30 WIB. Alhasil, sekira pukul 15.45 WIB ia tiba di kantor Walikota Padangsidimpuan dan langsung berjalan menuju ruang Sekretaris daerah Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe.
Namun sekira 5 hingga 10 menit kemudian, tiba-tiba datang beberapa orang dari kejaksaan yang langsung memegang tangannya dan langsung membawanya ke Kantor Kejari Padangsidimpuan tanpa memperlihatkan surat apapun.
Setelah menjalani pemeriksaan, pria yang menjabat sebagai Kasi Mutasi BKD Padangsidimpuan ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke balik jeruji besi. (DSP/Rel)
