Madina PPKM 4, Polri Harus Bubarkan Kegiatan Tes Antigen CPNS

0
776

PANYABUNGAN, – Kabupaten Mandailing Natal (Madina) saat ini ditetapkan sebagai daerah kategori PPKM level 4. Di sisi lain, kerumunan masih saja terjadi.

Misalnya, di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Madina di Kelurahan Dalan Lidang pada Minggu (12/9/2021). Di situ dilaksanakan tes antigen bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pelaksanaan tes antigen bagi pelamar CPNS dan PPPK di komplek perkantoran Pemkab Madina

Pantauan MohgaNews di lokasi, ada ribuan calon pelamar yang memasuki lokasi tersebut. Hal ini patut disebut sebagai pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Tidak ditemukan antrian di lokasi itu

Informasi diperoleh dari petugas, pelaksanaan tes antigen ini hari akan berlangsung selama tiga hari. Dan, ditargetkan 750 orang setiap hari.

Pemerhati Sosial, Subriadi Nasution SH menilai kejadian tersebut patut diduga sebagai pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Daerah kita saat ini sedang berjuang menurunkan status PPKM level 4, tapi kita sayangkan masih ada kegiatan berkerumun yang difasilitasi oleh pemerintah sendiri. Ratusan hingga ribuan masyarakat berkumpul untuk mengikuti tes antigen. Ini suatu pelanggaran,” ujarnya.

“Pemerintah sudah jelas membuat aturan agar tidak melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang, apalagi hingga ribuan orang jumlahnya,”

“Kami meminta panitia pelaksana tes antigen ini bertanggung jawab, seharusnya mereka lebih bijaksana walaupun tes antigen ini rangkaian dari tata cara pelamaran CPNS dan PPPK, tapi tidak dengan melakukan pelanggaran yang nyata dilihat masyarakat. Apa gunanya pemerintah kampanye protokol kesehatan sementara mereka sendiri yang melanggar,” ungkapnya

Ia meminta Polres Madina seharusnya membubarkan kegiatan itu dan meminta pertanggungjawaban pelaksana kegiatan

“Itu harus dibubarkan, kasihan masyarakat yang selalu kita minta mematuhi protokol kesehatan dan tidak berkerumun, sementara pemerintah sendiri membuat kegiatan begitu. Kalau pun mau dilanjutkan jangan mengundang kegiatan berkerumun ratusan bahkan ribuan orang, mereka harus ubah polanya,” kata Subriadi. (MN-08)