MADINA – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan jajaran Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi pembahasan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasional Premanisme dan Ormas, Satgas Narkoba, dan Satgas Tambang Liar.
Rapat koordinasi digelar di aula Pemkab Madina, Rabu (18/6/2025) dimulai pukul 14.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB sesi pemaparan Bupati, Kapolres, mewakili Dandim, dan pihak dari BNNK Madina.
Hadir, Bupati Madina Saipullah Nasution, Kapolres AKBP Arie Sofandi Paloh, mewakili Dandim 0212 Tapsel, mewakili Kajari, mewakili Ketua DPRD, Pj Sekretaris Daerah Sahnan Pasaribu, para asisten dan staf ahli, seluruh kepala OPD, serta para camat di Kabupaten Madina.
Bupati Madina kepada wartawan mengatakan, pembahasan untuk pembentukan tiga satgas di Madina sudah dilakukan. Tahap selanjutnya, adalah pembentukan satgas.
“Pembentukan satgas ini, segera dilakukan. Ini kan tadi pak sekda sudah meminta waktu di Minggu ini diusahakan. Tim kecil akan bekerja merumuskannya supaya nanti Minggu depan sudah ada celah,” kata Bupati Madina.
Bupati Saipullah menyebut, satgas nantinya langsung dipimpin Bupati Madina, dan wakil pimpinan adalah Kapolres Madina AKBP Arie Sopandi Paloh.
Di sisi lain, Bupati Madina juga memberikan tanggapan soal saran yang diberikan pada peserta rapat. Bupati menilai semua unsur yang ada di dalam rapat mendukung rencana pembentukan tiga satgas tersebut.
“Karena memang, kita lebih baik mencegah daripada melakukan penindakan. Kos nya lebih berat nanti kalau penindakan. Lebih baik kita mencegah daripada nanti sampai masalah itu ke Polres Madina (Penegakan hukum),” jelasnya.
Di sisi lain, Bupati Madina juga mengaku proses pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang difasilitasi oleh Pemkab Madina saat ini masih tahap pengumpulan administrasi yang diperlukan.
“Sampai saat ini kita (Pemkab Madina) masih mengumpulkan semua permohonan-permohonan. Yang nyampe ke kami sudah banyak di Kadis Perizinan. Setelah itu kami lengkapi, baru kami usulkan ke pak Gubernur (Gubernur Sumut),” ungkap dia.
Sementara itu, Kapolres Madina AKBP Arie Sopandi Paloh menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan ketiga satgas di Kabupaten Madina.
Arie Sopandi Paloh mengaku, komitmen bersama mendukung penuh pembentukan tiga satgas sudah digelorakan oleh para unsur mulai dari Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan, BNNK, dan organisasi Islam di dalam rapat kordinasi.
“Yang tadi dibahas adalah isinya. Tadi semua setuju satu komitmen, satu misi, satgas ini bertujuan untuk mulai dari upayakan preemtif pencegahan sampai nanti upaya penindakan akan kita lakukan yang intinya nanti agar masyarakat kembali dalam kondisi bebas dari premanisme, bebas dari narkoba, dan kondisi alam bebas dari pertambangan liar,” kata Kapolres Madina.
Untuk diketahui, pembentukan ketiga satgas ini menindak lanjuti program nasional yang tujuannya menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Namun, dalam hal ini, satgas akan mengutamakan pencegahan terlebih dahulu sebelum melakukan penindakan. (FAN)
