PANYABUNGAN,- DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyesalkan ketidakhadiran dua ratusan kepala desa pada rapat akbar evaluasi capaian vaksinasi COVID-19 di gedung Serba Guna Panyabungan, Senin (13/12/2021)
Dari 377 jumlah kepala desa se Kabupaten Madina, hanya 160an kepala desa yang hadir pada rapat ini.
Ketua KNPI, Khairil Amri menilai, ketidakhadiran beberapa Kepala Desa tersebut wujud ketidak pedulian dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sukhairi.
“Itu kan rapat akbar, rapat besar-besaran yang dihadiri oleh seluruh Forum koordinasi pimpinan daerah dan semua pemangku kebijakan di Madina. Undangannya dari pak Bupati, Kapolres, hingga Dandim. Setengah dari jumlah kades pun tak hadir, ini preseden buruk bagi kita,” ujar Khairil Amri
Khairil meminta Bupati agar mengambil tindakan tegas bagi kepala desa yang absen tanpa ada halangan yang jelas. Sebagaimana pemerintah pusat pernah menghukum pemerintah daerah dengan pemberian status PPKM level 4 yang mengakibatkan terjadinya semua pembatasan kegiatan masyarakat
“Saran dari kami, Bupati jangan ragu-ragu mengambil tindakan, bagi kades yang absen tanpa halangan yang jelas supaya dihukum, soal apa hukuman yang tepat kita serahkan kepada Pemerintah, tapi kondisi ini tidak dapat ditolerir. Bagaimana pemerintah bisa mengejar target sedangkan kepala desa saja tidak peduli,
“kumpulkan data siapa yang tidak hadir itu, berikan sanksi tegas kepada mereka. Vaksinasi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengejar targetnya,” ungkapnya.
Terakhir, Khairil Amri memberikan suatu masukan dalam hal menaikkan capaian jumlah target vaksin di Madina. Ia berpendapat, vaksinasi setiap hari jum’at di masjid perlu dilakukan.
“Cara jemput bola ini banyak caranya, contohnya dilakukan usai shalat jum’at di masjid, kemudian penerima BLT dana desa melibatkan suami dan anak,” pesannya. (MN-08)
