MADINA, Mohga – Warga Desa Sopo Sorik terlihat amat senang saat kunjungan dan kehadiran rombongan Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution diwakili Asisten II Erman Gafar bersama beberapa Organisasi Perangkat Deerah ( OPD) minggu lalu, karena dapat menyampaikan aspirasi agar ada pembangunan insfrastruktur jalan dan jembatan ke desa itu.
Kehadiran Erman Gafar di desa itu dalam rangka melaksanakan acara panen kopi arabika di lahan kelompok tani Satahi berada di Tor Parpioran atau sekitar 800 meter dari Desa Sopo Sorik, Kelompok Satahi ini merupakan salah satu kelompok tani kopi yang berada dibawah naungan Asosiasi Petani Kopi Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Madina.
Kegiatan memetik kopi merah itu juga diikuti Kadis Pertanian, Kadis Pariwisata M. Yasir Lubis dan pembina Asosiasi Petani Kopi Kotanopan H. Khoiruddin Nasution, mewakili Bappeda dan Dispora, Kadis Pendidikan diwakili Korwil VIII Kotanopan Wahdeni Nasution, pihak TNBG, kepala UPT KPH Wilayah VIII Kotanopan Ahmad Irwan Pulungan, pimpinan PT.Bank Sumut KCP Kotanopan Jhoni Sutridar.
Kemudian Camat Pangeran Hidayat bersama Forkopimcam, Kepala puskesmas Kotanopan dr Saleh Usman Parinduri, ketua ketua APKK Nurman, para kepala desa, pengurus kelompok tani kopi se Rura Aek Singengu, berbagai elemen masyarakat dan undangan terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Sekdes Sopo Sorik Abdul Aziz mengucapkan terima kasih kepada rombongan bupati yang telah berkenan hadir pada panen kopi arabika itu.Sebab, selama desa itu ada, baru kali ini ada kegiatan panen kopi di desa dan langsung dihadiri rombongan Pemkab Madina.
Abdul Aziz berharap kepada rombongan Pemkab Madina daat melihat langsung kondisi Desa Sopo Sorik dan akse jalan menuju desa yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, dia berharap adanya perhatian Pemkab Madina tentang status lahan dan pemukiman warga yang saat ini belum jelas, karena terbentur masalah hutan lindung dan TNBG ( Taman Nasional Batang Gadis ).
Harapan yang sama juga disampaikan ketua kelompok Tani Satahi Taufik agar Pemkab Madina memperhatikan akses jalan menuju areal perkebunan kelompok tani. Sebab, sampai saat ini jalan masih berstatus tanah liat, sehingga sangat sulit dilewati terutama di musim penghujan ketika membawa hasil panen kopi.
Hasil pantauan Harian Tabagsel, letak ibu kota kecamatan Kotanopan ke Desa Sopo Sorik berjarak sekitar 8 kilometer. Untuk mencapai desa itu, kondisi jalannya sebagian besar masih berstatus tanah dan sebagian sudah dirabat beton. Kondisi ini tentunya sangat menyulitkan warga untuk memasarkan hasil perkebunan dan pertaniannya ke ibu kota kecamatan.
Akses jalan menuju desa ini termasuk ekstrim karena kondisi jalannya lumayan buruk, karena selama ini Sopo Sorik terkenal dengan salah satu desa tertinggal di Kecamatan Kotanopan. Jika menjangkau desa itu dengan kenderaan roda empat harusnya dengan mobil dobel gardan, karena jalan dihiasi banyaknya tikungan tajam,tanjangan dan turunan yang terjal bahkan harus melewati sungai.
Minimnya infrastruktur pendukung terutama sarana jalan menjadi penyebab utama kemiskinan dan ketertinggalan desa Sopo Sorik. Apabila daerah masih terisolir tentu akan sangat dekat dengan kemiskinan. Pasalnya bagaimana masyarakat mau berusaha bila memasarkan hasil usahanya pun lebih sulit.
Karenanya, Pemkab Madina melalui dinas terkait sangat perlu memprioritaskan percepatan pembangunan daerah tertinggal ini. Artinya, sangat perlu membuat rancangan untuk mengatasi persoalan tersebut termasuk rincian dana yang diperlukan untuk membangun infrastruktur pendukungnya. Apalagi program percepatan pembangunan akan sangat efektif dalam menekan angka kemiskinan. Karena selama ini kemiskinan yang dialami masyarakat, umumnya adalah disebabkan oleh kurangnya pemerataan pembangunan dan akses jalan yang tidak mendukung.
Masyarakat memiliki usaha perkebunan misalnya, bagaimana mereka harus menjualnya bila tidak didukung akses jalan yang memadai. Begitu juga dengan daya beli masyarakat menjadi rendah karena mahalnya biaya yang dikeluarkan ketika menggunakan transportasi.
Untuk itu, sudah seharusnya Pemkab Madina melalui dinas terkait mengkaji dan membuat program sesuai dengan kondisi anggaran yang ada untuk mengatasi persoalan warga Sopo Sorik tersebut. (MN-10)
