DELISERDANG, Mohga – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution mengenalkan sejumlah produk UMKM dari Madina pada gelaran Road to Hakordia (hari anti korupsi sedunia) yang berlangsung di jalan Pancing Kabupaten Deliserdang, Selasa (29/11/2022)
Kegiatan ini dihadiri beberapa orang gubernur dan provinsi Sumut sebagai tuan rumah. Adapun gubernur yang hadir yaitu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jambi Al Haris dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Hadir pula para bupati dan wali kota seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumut dan Forkompimda Sumut
Setelah pembukaan, sejumlah kepala daerah mengunjungi stand Kabupaten Madina, termasuk Wali Kota Medan Bobby Nasution. Di situ sudah terpajang beberapa jenis produk UMKM karya masyarakat Madina. Seperti kopi mandailing, kipang, keripik pisang, gula aren, dan makanan khas mandailing lainnya
Atika mengenalkan satu persatu produk UMKM buatan tangan masyarakat, para kepala daerah itu pun mencoba dan sesekali memuji produk ekonomi kreatif dari bumi gorang sambilan ini.
Pada kegiatan itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani komitmen anti korupsi bersama enam kepala daerah yang termasuk ke dalam wilayah I Korsupgah KPK RI. Yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu.
Komitmen tersebut berisikan antara lain; Pertama, memimpin perubahan dan memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya kepada seluruh masyarakat dalam terang integritas dan tanpa suap, gratifikasi yang dianggap suap, pemerasan dan pungutan liar.
Kedua, mendukung sepenuhnya peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan tersedianya saluran dan mekanisme pengaduan masyarakat termasuk saluran pengaduan secara anonim. Serta ketiga, memimpin upaya pencegahan korupsi di masing-masing provinsi yang dipimpin dan termonitor melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP), termasuk menolak dan mencegah korupsi di titik rawan korupsi.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Edy Rahmayadi pun meminta KPK RI untuk terus mengawasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, sehingga kinerja tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut terus baik dan kesejahteraan akan terwujud.
“Untuk itu bapak sering sering datang kemari, jadi bapak hadir di sini, arahkan kami secara objektif dan kami akan berbuat yang terbaik agar dapat mensejahterakan rakyat kita ” kata Edy.
Gubsu menyebut KPK telah membuat beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar penyelenggara pemerintahan. Pertama yang berurusan dengan pengadaan barang dan jasa. Kedua jual beli jabatan. Ketiga, gratifikasi, keempat suap menyuap, kelima penggelembungan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, Edy merasa bangga lantaran dipilihnya Sumut sebagai Tuan Rumah Road to Hakordia wilayah I.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Sumut juga meluncurkan Whistleblowing System. Program ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk pengaduan atau pelaporan tindak pidana korupsi di Pemprov Sumut. Aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan KPK RI. (MN-08)
