MADINA – Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, membeberkan kondisi terkini serta tantangan pembangunan daerah saat menerima audiensi dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Madina di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyambut hangat kehadiran PWI Madina sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menegaskan pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas dengan insan pers demi kemajuan daerah.
“Tanpa pers, program bagus pemerintahan tidak akan diketahui oleh masyarakat,” ungkap Saipullah.
Di hadapan pengurus PWI, Bupati memaparkan sejumlah tantangan besar yang tengah dihadapi Pemkab Madina saat ini, mulai dari dampak bencana alam, keterbatasan keuangan daerah, persoalan infrastruktur, hingga isu sosial.
Saipullah mengungkapkan bahwa pasca-bencana, Kabupaten Madina hingga kini belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini diperberat dengan belum dikembalikannya Transfer ke Daerah (TKD) ke kas daerah.
“Anggaran tahun 2026 ini membengkak lebih besar dibanding tahun 2025 karena adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu dan paruh waktu. Kondisi keuangan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, sementara kita baru mengalami bencana yang membutuhkan perbaikan cepat,” jelasnya.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran tersebut, Bupati mengaku terus bergerak menjemput bola ke pusat. “Saya sudah mendatangi sejumlah menteri di Jakarta agar ‘kue pembangunan’ dari pusat bisa mengalir ke Madina,” tambahnya.
Selain masalah anggaran, Saipullah juga menyoroti kendala pembangunan Sekolah Rakyat yang hingga kini masih terganjal ketersediaan lahan. Meski demikian, Pemkab Madina terus mencari solusi agar fasilitas pendidikan tersebut dapat segera terwujud.
Persoalan infrastruktur jalan juga tak luput dari pembahasan. Bupati menyayangkan kondisi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) ruas Jembatan Merah – Batang Natal – Simpang Gambir yang hingga kini belum diperbaiki, padahal jalur tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat.
“Kita sudah beberapa kali menyurati Gubernur Sumatera Utara agar jalan lintas tersebut segera diperbaiki. Namun sampai sekarang belum ada kepastian. Dampaknya, masyarakat justru selalu menyalahkan Bupati, padahal itu wewenang provinsi,” keluhnya.
Di sektor ekonomi, Bupati membawa kabar baik terkait perkembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini, izin untuk 4 titik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sedang diproses, dengan rincian 3 titik di Kecamatan Muara Batang Gadis dan 1 titik di Kecamatan Batang Natal.
“Hari ini saya kedatangan tamu yang bersedia mengurus izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lainnya terkait pertambangan rakyat tersebut,” terangnya.
Sementara di sektor sosial, Bupati menyoroti kondisi darurat narkoba yang kian mengkhawatirkan karena mulai menyasar kalangan remaja hingga anak-anak. Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian.
“Memerangi narkoba harus dimulai dari rumah. Penanganannya harus melibatkan semua pihak, terutama peran aktif orang tua,” tegas Saipullah.
Sebagai langkah konkret sekaligus optimalisasi aset daerah, Pemkab Madina berencana memfungsikan kembali bangunan lama RSUD Panyabungan. Rencananya, sebagian bangunan akan dialokasikan untuk tempat rehabilitasi narkoba, sebagian untuk kantor BUMD Madina, dan sisanya akan disewakan jika memungkinkan.
“Dengan begitu, aset daerah bisa kembali produktif sekaligus membantu penanganan masalah sosial di Madina,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Ketua PWI Madina, Zamharir Rangkuti, yang hadir didampingi jajaran pengurus, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemkab Madina. PWI siap mengawal pembangunan melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, PWI Madina juga mengusulkan program pengenalan jurnalistik serta peningkatan literasi media bagi kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Mandailing Natal. (FAN)
