MADINA, Mohga – Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Amanah Berkarya menyampaikan padangannya atas nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Madina tahun anggaran 2022 yang disampaikan Bupati Madina H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution pada rapat paripurna di DPRD Madina, Senin (10/7/2023)
Pantauan mohganews, beberapa fraksi seperti Gerindra, Golkar, PKB, Hanura dan fraksi Persatuan Madina memilih untuk tidak menyampaikan pandangan Fraksi.
Berbeda dengan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Amanah Berkarya yang menyampaikan tanggapannya.
Fraksi Demokrat menyampaikan ada beberapa poin yang menjadi catatan, di antaranya yaitu terkait realisasi belanja pegawai yang mencapai 664 Milyar atau sekitar 40 persen.
“Tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua, karena sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, batas maksimal belanja pegawai yaitu sebesar 30 persen. Kemudian ada juga terkait banyaknya anggaran perencanaan teknis di sejumlah OPD di Tahun 2022,” terang Dodi.
Selanjutnya, Fraksi Amanah Berkarya yang juga turut menyampaikan beberapa poin pandangannya, yaitu salah satunya untuk meninjau kembali perizinan PT Sorik Mas Mining yang hingga kini masih dalam tahap eksplorasi.
“PT Sorik Mas Mining sudah puluhan tahun beroperasi di Madina, tapi masih tetap dalam tahap eksplorasi, dan dinilai tidak jelas kontribusinya bagi daerah,” sebut Nisat sidiq, dari fraksi Amanah Berkarya
“Aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses anggota DPRD juga tidak direalisasikan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan krisis kepercayaan terhadap anggota DPRD. Kemudian, pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi SDA, seerta penyertaan modal di PT SMGP. Seterusnya, pemerintah harus konsisten dalam penyelesaian konflik masyarakat Singuang I dengan PT Rendy,” terang Sidiq.
Selain itu, Fraksi tersebut juga menyoroti tentang progres pembangunan pasar baru Panyabungan, Rumah Sakit Daerah serta kondisi jalan yang rusak dan sempit dari daerah Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi menuju Desa Huta Lombang, Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
Terakhir, Fraksi Amanah Berkarya juga menilai, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Madina salah satunya disebabkan oleh pengelolaan dunia pendidikan yang salah urus.
“Pengangkatan kepala sekolah tidak berdasarkan kemampuan, lalu banyaknya titipan program yang dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak berdampak positif terhadap peningkatan mutu dan kwalitas pendidikan, seperti contohnya Test IQ, pengadaan rebana, dan lain lain,” pungkasnya.
Sidang kemudian diskors oleh pimpinan sidang hingga Selasa 11 Juli 2023. (MN-07)
