TAPSEL – masyarakat Kelurahan Muara Ampolu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapsel antusias menyambut kunjungan reses II tahun 2025 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga pada hari Jumat (7/3/2025)
Lurah Muara Ampolu, Sabar SPd mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKB Muniruddin Ritonga yang memilih kelurahan Muara Ampolu sebagai tujuan reses II masa sidang pertama tahun 2025. Sabar dalam sambutannya menyampaikan usulan pengembangan pantai barat Muara Ampolu sebagai wisata di wilayah itu. Ia mengatakan objek wisata tersebut tidak maju karena akses yang buruk berharap agar pemerintah memperhatikan terutama perbaikan infrastruktur jalan.
Ditambahkan peserta reses, Guslan Abdullah Siregar, selaku penyuluh pertanian di wilayah Muara Ampolu. Ia menyampaikan pupuk subsidi ditiadakan oleh kementerian sejak tahun 2020. Pada 2021 pengusulan pupuk subsidi terakhir kalinya.
“Adapun kondisi masyarakat petani di Muara Ampolu mayoritas masyarakat kurang percaya kualitas pupuk subsidi. Kami berharap kepada Bapak Muniruddin untuk menyampaikan kepada pemerintah agar menghubungkan Tapsel dan Madina di Muara Batang Toru dan meminta untuk melakukan pengerukan sungai Batang Toru yang menjadi faktor penyebab banjir di muara batang toru akibat tumpukan pasir di sungai membuat sungai berpindah dibawa arus banjir dari luapan curah hujan,” ungkapnya
Aspirasi selanjutnya disampaikan Soni Sangka Pasaribu. Ia mengeluhkan bantuan kepada masyarakat yang di anggap tidak tepat sasaran seperti bantuan meteran listrik hanya dibagikan kepada 20 Keluarga. Soni mengatakan batuan meteran listrik untuk masyarakat tersebut bahkan diperjual belikan kepada warga setempat juga dari pihak PLN.
Begitu juga dengan bantuan bedah rumah yang dikeluhkan Sangka Pasaribu menyatakan adanya kutipan oleh kepling sebesar Rp 50 ribu tidak jelas peruntukannya, hal ini dilakukan oleh petugas yg mendata dari pihak kepling. Peristiwa ini terjadi pada masa kepling sebelum sekarang dan dialami warga yang lain juga.
Selanjutnya disampaikan Abdullah Wahab Siregar, selaku tokoh masyarakat atau Hatobangon di Kelurahan Pasar Muara Ampolu. Dalam sambutannya juga tidak kalah penting banyaknya keluhan disampaikan mewakili keluhan masyarakat.
Wahab mengeluhkan kondisi yang tidak lepas dari peran perusahaan yang menghimpit masyarakat Muara Ampolu. Mulai dari persoalan lahan yang digarap perusahaan sampai CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak terlihat.
“Karena itu kami meminta kepada DPRD Sumut untuk bersama-sama dengan Kanwil BPN Sumut, Dinas Transmigrasi Sumut, Pemkab Tapsel, BPN Tapsel, Dinas Transmigrasi Tapsel dan Polres Tapsel untuk kembali mengukur lahan Transmigrasi dan Lahan Cadangan Rianiate 1 dan Rianiate 2 sesuai dengan peta lama. Kami juga Meminta kepada DPRD Sumut agar memanggil BPN Terkait HGU dari PT Mir dan PT SKL PTPN karena kami menduga HGU tidak sesuai dengan fisik yang saat ini dikuasai,” keluhnya.
Sementara, Muniruddin Ritonga menanggapi aspirasi dan keluhan masyarakat.
“Aspirasi bapak ibu ini akan kami perjuangkan sehingga masyarakat Kecamatan Muara Batang Toru bisa mendapatkan hak dan kesejahteraan. Saya memohon doa dan dukungan dari bapak ibu agar tidak ada kendala, agar hak kesejahteraan yang kita semua inginkan dapat terlaksana sesuai harapan,” kata Munir. (MRL)
