Polres Madina Mediasi Konflik KUD Setia Abadi dengan PTPN 4

0
510

MohgaNews|Batahan- pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok tani plasma Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada hari Jumat (7/8/2020) lalu yang berujung aksi blokade jalan.

Polres Madina melakukan mediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan antara kelompok tani plasma Desa Batu Sondat Batahan dengan perusahaan perkebunan PTPN 4, Senin (10/8/2020) dan berlangsung di Mapolres jalan Bhayangkara nomor 1 Panyabungan.

Rapat mediasi tersebut dipimpin Kabag Ops Komisaris Polisi Toni Irwansyah dan dihadiri Asisten II Setdakab Madina drg Ismail Lubis, Kepala dinas pertanahan Ahmad Faisal Lubis, Dinas Pertanian, Dinas koperasi, Camat Batahan Irsal Fariadi SSTP, Kepala desa Batu Sondat Zulfikar, Ketua KUD Setia Abadi Najamuddin Nasution beserta tokoh masyarakat, dan turut hadir perwakilan dari manajemen PTPN 4.

Kabag Ops Komisaris Polisi Toni Irwansyah mewakili Kapolres Madina AKBP Horas Tua Silalahi SIK meminta kedua pihak yang bersengketa agar menyampaikan secara jelas dan detail terkait apa masalah dan tuntutan yang diinginkan, agar permasalahan yang berujung pada pemblokiran jalan di Desa Batu Sondat bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Lalu, Ketua KUD Setia Abadi Najamuddin Nasution menyampaikan permasalahan yang ada saat ini merupakan sengketa yang sudah lama terjadi tanpa ada solusi, dan pada akhirnya terjadi aksi unjuk rasa.

“Kami sudah 13 tahun menunggu kejelasan terkait pembagian hasil plasma yang di kelola PTPN 4, juga mengenai kekurangan plasma. Sudah beberapa kali dilakukan pertemuan mulai tahun 2007 sampai sekarang tetap saja tidak ada solusi,” ujarnya

Di sisi lain, Najamuddin menyebut mereka sebagai pengurus baru KUD Setia Abadi menemukan beberapa kejanggalan yang dilakukan pengurus lama.

Ditambahkannya, setelah pengelolaan kebun plasma diambil alih dari PTPN 4, dalam sebulan saja produksi hasil buah sawit yang naik mencapai 100 ton.

“Dan yang menjadi pertanyaan besar buat kami adalah masalah dana pembangunan KUD Setia Abadi yang bersumber dari dana revitalisasi dimana rencana awalnya seluas 2400 hektar. Mengapa yang terealisasi dan layak diproduksi hanya 136 hektar, sehingga tidak mencukupi untuk seluruh anggota plasma yang ada di Desa Batu Sondat,” tanya Najamuddin.

Kemudian, Najamuddin juga menanyakan, warga Desa Batu Sondat menyerahkan tanah adatnya seluas 4600 hektar untuk perkebunan yang berjudul ‘Bapak angkat’ masih bisa kekurangan mendapatkan lahan plasmanya, sehingga tujuan awal hadirnya Bapak angkat untuk memberikan kesejahteraan masyarakat ini tidak terlaksana.

“belum lagi kurangnya lapangan kerja bagi warga Desa Batu Sondat, sehingga kami merasa menjadi tamu di tanah adat kami sendiri,” tegasnya

Hal senada juga disampaikan Penasehat KUD Setia Abadi, Irva Kennedy. Ia mengatakan bahwa tuntutan KUD Setia Abadi kepada PTPN 4 adalah terkait kekurangan lahan plasma seluas 785 hektar khusus Desa Batu Sondat, dulunya sesuai kesepakatan awal antara Pemerintah Daerah, Pihak perkebunan dan warga, apabila lahan plasma kurang maka akan diambil dari inti perkebunan.

“sebenarnya kalo pihak PTPN 4 serius untuk menyelesaikan masalah ini pasti selesai. Sebab, permasalahan ini sudah terjadi sejak 2010 dan sudah dilakukan beberapa kali rapat,” ungkapnya

Tokoh masyarakat Desa Batu Sondat, Matnarin Tanjung meminta agar tuntutan warga terkait kekurangan lahan plasma ini bisa segera direalisasikan pihak PTPN 4.

“Selama ini kita menilai pihak PTPN 4 tidak perduli dan tidak memperhatikan warga, makanya dampak dari kekurangan lahan plasma ini puncaknya terjadi pemblokiran jalan untuk mobil tangki CPO PTPN 4 saja, bukan semuanya. Mengapa warga melakukan pemblokiran untuk mobil tangki CPO PTPN 4, itu tujuannya agar pihak dari PTPN 4 khususnya kantor pusat mengetahui apa permasalahan yang ada di desa kami,” ujarnya.

Kepala Desa Batu Sondat, Zulfikar Nasution selaku pemerintahan Desa menyampaikan permintaan dan berharap agar instansi terkait untuk secara bersama- sama menjadwalkan segera mungkin turun kelapangan guna melakukan pengukuran lahan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada selama ini.

lalu Kepala Desa Batu Sondat ini juga berpesan agar managemen PTPN 4 juga memberikan apa yang sudah menjadi hak masyarakat diluar plasma, seperti CSR untuk perbaikan desa yang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Camat Batahan, Irsal Fariadi SSTP dalam rapat juga mengungkapkan terkait kekurangan lahan memang tidak sesuai dengan yang ada di atas kertas. Dan selama ini banyaknya info terkait tidak adanya transparansi keuangan KUD yang tidak jelas. 

Belum lagi tambahnya, soal harga TBS yang dibeli pihak PTPN 4 kepada petani plasma yang tidak sesuai dengan harga disbun. Perlu diketahui, Desa Batu Sondat merupakan salah satu desa terpadat yang ada di kecamatan Batahan dan memang banyak yang menbutuhkan pekerjaan.

“makanya kita berharap kepada aparat kepolisian dan pemerintahan daerah selaku mediator agar benar-benar dapat memberikan jalan keluar solusi dalam permasalahan ini, sebelum masalah makin besar. Saya juga berharap PTPN 4 agar jangan hanya jabatannya saja yang estafet, tetapi segala permasalahan yang ada juga di estafetkan untuk diselesaikan, bukan dilupakan,” kata Irsal yang merupakan putra asli Kecamatan Batahan tersebut.

Sementara itu Manager Plasma, Edwin Seto dari Perwakilan PTPN 4 menegaskan, bahwa beliau bukan mau membuang badan, berdasarkan pengakuannya ia menduduki posisi maneger di PTPN 4 baru masuk waktunya 1 setengah bulan.

“jadi tidak mungkin dalam waktu yang begitu singkat ini saya bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Saya berjanji akan berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan permasalahan ini kepada KUD serta petani plasma, dan juga mohon bantuannya kepada pihak terkait.

“kedepan kita akan terbuka dan transparan terkait administrasi dan keuangan. Dan mengenai transparansi ini, besok pun warga boleh datang untuk meminta keterangan data,” terangnya.

Kadis Pertanahan Pemkab Madina, Akhmad Faisal Lubis menanggapi seluruh pendapat dari oknum terkait menyatakan, guna mendapatkan solusi dari permasalahan ini akan segera melakukan peninjauan lapangan.

“setelah tanggal 17 nanti kita bersama pihak terkait akan turun kelapangan untuk melakukan pengukuran ulang,” kata Faisal. (MN-05)