Pj Sekda Madina Angkat Bicara Soal Bongkar Pasang Jabatan Eselon II

MADINA – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Afrizal Nasution, memberikan tanggapan terkait perombakan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madina.

Fenomena pengunduran diri dan pergantian kursi pimpinan ini dinilai sebagai hal yang wajar dalam birokrasi.

Afrizal, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD Madina, menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi demi penyegaran serta optimalisasi kinerja pemerintahan.

“Pergantian pejabat adalah hal yang lumrah terjadi dalam pemerintahan. Ini adalah bagian dari dinamika organisasi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif,” ujar Afrizal usai memimpin acara serah terima jabatan (sertijab) di ruang kerjanya, Jumat (27/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pejabat lama atas dedikasi mereka selama mengemban amanah. Ia juga menitipkan pesan khusus bagi para pelaksana tugas yang baru dilantik.

“Kepada pejabat baru, kami ucapkan selamat bertugas. Diharapkan dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan segera beradaptasi dengan tanggung jawab yang ada,” tambahnya.

Hingga saat ini, empat dari enam posisi eselon II yang dikabarkan mengundurkan diri telah resmi berganti nakhoda melalui proses sertijab.

Pekan lalu, tongkat estafet kepemimpinan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berpindah dari Khairul kepada sekretarisnya, Ahmad Khoilulloh. Sementara itu, tiga instansi strategis lainnya menyusul melakukan sertijab pada hari ini, antara lain:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Yaz Adu Sakirin digantikan oleh Sekretaris Badan, Randuk Efendi.

Dinas Perhubungan: Adi Wardana digantikan oleh Yuri Andri, SSTP, yang saat ini menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar.

Dinas Perikanan dan Kelautan: Syarifuddin digantikan oleh Ali Anapiah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Perombakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pelayanan publik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tengah isu pengunduran diri massal pejabat teras di Madina. (FAN)