MADINA – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando lansung Presiden.
Dukungan PDPM Madina ini muncul di tengah isu terkait wacana dalam penempatan institusi Polri di bawah Kementerian atau pembentukan Menteri Kepolisian.
Ketua PDPM Madina, Sahdenan Harahap, M.Pd, menilai struktur Polri yang ada saat ini merupakan
kunci dari efektivitas kinerja Korps Bhayangkara.
Menurut Sahdenan, jalur koordinasi langsung ke Kepala Negara memangkas hambatan administratif yang sering terjadi di level Kementerian.
“Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” kata dia.
Lebih jauh, Ia menerangkan jika Polri berada di bawah Kementerian, gerak institusi ini dikhawatirkan akan melambat akibat prosedur birokrasi yang kompleks.
“Jadi tidak perlu lagi di bawah Kementerian, kita semua tahu kementerian terlalu birokratis. Kita butuh Polri yang cepat dan tepat dalam menyikapi persoalan di negara ini,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sejumlah media nasional, sejumlah fraksi partai politik di Komisi III DPR, Senin (26/1/2026), ramai-ramai menyatakan persetujuan agar kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan ditempatkan di bawah kementerian.
Persetujuan itu sebagai tanggapan terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menolak jika struktur kelembagaan Polri diubah.
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri dan para kapolda se-Indonesia itu secara tiba-tiba lebih banyak diwarnai penyampaian sikap terkait kedudukan Polri. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir tidak ada isu besar yang mengemuka mengenai perubahan kelembagaan Polri.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan, sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal kedudukan Polri agar tetap di bawah presiden, bukan kementerian, sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.
“Soal pernyataan tegas Kapolri menolak posisi Polri di kementerian. Hal tersebut sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo yang dengan tegas dan jelas menginginkan posisi Polri yang ideal adalah di bawah Presiden langsung,” kata Habiburokhman.
Habiburokhman menegaskan, Prabowo sejak September 2023 telah menegaskan posisi Polri harus langsung di bawah Presiden RI.
“Sudah sesuai dengan pernyataan Pak Prabowo 18 September 2023 yang sangat tegas, jelas dan detail menginginkan posisi Polri di bawah Presiden langsung,” ungkap politikus Partai Gerindra itu.
Habiburokhman juga bersaksi bahwa Kapolri sangat loyal kepada Presiden Prabowo. Ia menegaskan ini sekaligus merespons isu yang menyebut bahwa Kapolri tidak loyal kepada presiden Pak Prabowo.
“Saya bersaksi Pak Kapolri Listyo Sigit 100 persen loyal kepada Presiden Prabowo. Belakangan ini ada tokoh yang saat tahun politik 2024 kemarin bertentangan dengan Pak Prabowo menghembuskan isu bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak loyal kepada presiden Pak Prabowo,” tuturnya. (FAN)
