MADINA – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melayangkan surat resmi bersifat penting kepada Bupati Madina H. Saipullah Nasution. Dalam surat itu juga berisi ultimatum jika penertiban tidak dilakukan secara serius maka MUI, Ulama, dan masyarakat akan turun tangan.
Surat tertanggal 12 November 2026 tersebut berisi permohonan mendesak agar pemerintah daerah bersama aparat kepolisian segera menertibkan serta memberantas penyakit masyarakat (pekat), mulai dari kafe remang-remang, tempat hiburan malam, peredaran narkoba, minuman keras, hingga perjudian.
Tuntutan serupa juga ditujukan kepada Kapolres Madina AKBP Bagus Priyandi mengingat kondisi sosial dan keagamaan di daerah tersebut dinilai kian memprihatinkan.
“Sehubungan dengan kondisi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal saat ini, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kembali maraknya berbagai bentuk penyakit masyarakat dan aktivitas yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, serta ketentuan hukum yang berlaku,” demikian kutipan isi surat MUI Madina tersebut.
Dalam suratnya, MUI Madina menyoroti lima persoalan krusial yang meresahkan masyarakat, pertama, sejumlah kafe yang sebelumnya telah ditertibkan dan ditutup oleh pemerintah daerah diduga kembali membuka operasionalnya.
Kedua, maraknya tempat hiburan malam dan kafe yang berpotensi menjadi lokasi kemaksiatan, termasuk aktivitas yang mengarah pada praktik prostitusi. Ketiga, penyalahgunaan narkotika yang terus mengancam generasi muda dan ketenteraman warga.
Keempat, bebasnya penjualan dan konsumsi miras, termasuk di kedai-kedai tuak. Kelima meningkatnya praktik perjudian daring yang merusak perekonomian keluarga, moral masyarakat, dan masa depan generasi muda.
MUI Madina juga mengingatkan kembali komitmen bersama yang telah diteken pada 31 Desember 2025 lalu. Kesepakatan pemberantasan pekat, kemaksiatan, dan narkoba tersebut melibatkan Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, MUI, serta para alim ulama sebagai wujud menjaga Madina tetap religius dan menjunjung tinggi adat istiadat.
Namun, lemahnya pengawasan membuat aktivitas tersebut kembali menjamur. Atas dasar itu, DP MUI Madina menyampaikan enam poin permohonan kepada Bupati dan Kapolres Madina.
- Memerintahkan instansi terkait untuk segera menertibkan dan menutup kembali kafe serta tempat usaha yang terbukti melanggar aturan dan menjadi sarana kemaksiatan.
- Bersinergi dengan Kapolres Madina meningkatkan pemberantasan narkoba, miras, judi online, dan penyakit masyarakat lainnya.
- Mengaktifkan kembali tim terpadu pemberantasan pekat yang melibatkan Pemda, Polri, TNI, MUI, alim ulama, tokoh adat, dan elemen masyarakat.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan berkelanjutan agar lokasi yang sudah ditertibkan tidak kembali beroperasi.
- Memberikan pembinaan keagamaan dan sosial kepada masyarakat, khususnya generasi muda serta pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
- Menindak tegas setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu demi menjaga ketertiban dan kehormatan daerah.
MUI Madina menegaskan perlunya tindakan nyata dan terukur dari Pemkab dan Polres Madina agar keresahan di tengah warga tidak memicu gejolak sosial.
“Jangan sampai para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat mengambil langkah sendiri untuk melakukan penertiban karena merasa keresahan mereka tidak mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah dan aparat penegak hukum,” tegas surat tersebut.
MUI berharap penertiban dilakukan melalui koordinasi yang baik, pendekatan persuasif, pembinaan keagamaan, serta penegakan hukum yang tegas oleh pihak berwenang sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. (FAN)













