MADINA – Kapolres Mandailing Natal (Madina) AKBP Arie Sofandi Paloh, SH, SIK mengungkap fakta terkait permasalahan keberadaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang ada di Madina. Ia menyebut, dalam hal ini ia selalu disalahkan tanpa melihat instansi lainnya.
“Pada saat saya persiapan mendata untuk melakukan penertiban, sudah ada masuk, kapolres kerjanya makan tidur aja, ada tambang dibiarin, kapolres terima. Setiap hari sampai hari ini saya juga masih di demo saya, dan tidak ada nama petugas lain, pejabat lain yang disalahkan kecuali saya. Saya semua, tidak ada yang lain. Boleh di cek kemana saja, pasti kapolres,” ungkapnya saat menyampaikan saran dalam rapat pembahasan pembentukan Satgas Terpadu Operasional Premanisme dan Ormas, Satgas Narkoba, dan Satgas Tambang Liar di aula Pemkab Madina, Rabu (18/6/2025).
Soal tantangan dalam penertiban PETI, Kapolres Madina mengaku, ia dan anggotanya selalu dihadapkan dengan masyarakat. Masyarakat merasa diganggu kepolisan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sejengkal perut.
“Masyarakat selalu meminta agar tambang jangan ditertibkan. Masyarakat penambang ini juga sering menyebut bahwa mereka adalah pribumi. Kata mereka, jangan sampai orang China yang masuk dengan alasan mengantongi izin,” sebut Arie Paloh.
Lebih jelas, Alumni Akademi Kepolisian 2005 itu mengatakan, sejak awal PETI bisa hilang jika masyarakat mendukung. Ia juga menyesalkan dalam rapat itu tidak diundang pihak dari masyarakat yang wilayahnya memiliki lokasi PETI seperti dari Kecamatan Hutabargot, Kotanopan, Batang Natal, Lingga Bayu, Muara Sipongi, hingga ke Muara Batang Gadis.
“Yang hadir ini (Para pejabat) saya yakin kita sama-sama setuju kita basmi dan kita buat satgas. Saya yang paling depan dan yang paling setuju, karena saya dipojokkan terus. Tapi bagaimana kalau ditanya masyarakat, setuju enggak mereka,” ujarnya.
Kapolres Madina juga bercerita dihadapan para Forkopimda bahwa ia telah sampai ke lokasi tambang emas di Kilometer II Hutabargot. Ia di lokasi ini berhadapan dengan penambang yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang.
“Saya ke lokasi malah tidak dihargai. Banyak suara-suara ejekan yang enggak nampak orangnya di hutan sana. Jadi kalau mau menertibkan ini, butuh 1 Batalyon TNI, 1 Kompi Brimob, tim dari Polres Madina hingga Satpol PP dan BPBD,” jelasnya.
Terakhir, Kapolres Madina menyatakan sangat mendukung segala bentuk PETI di Madina ditutup. Namun ia meminta solidaritas dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, dan masyarakat. (FAN)
