MADINA – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meminta Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menyelidiki keterlibatan sejumlah Anggota DPRD Madina dalam rekrutmen PPPK Tahun 2023.
Desakan itu disampaikan Ketua PC IMM Kabupaten Madina Dedi Aliansyah, Sabtu (13/1/2024).
Dedi menyebut penetapan tersangka oleh Ditreskrimsus sangat sedikit yakni hanya DHS saja. IMM Madina mendorong Polda Sumut mengungkap kasus tersebut termasuk kepada sejumlah Anggota DPRD Madina yang diduga kuat terlibat.
“Kami mendorong Polda Sumut menindak semua dalang dalam kasus itu dan ditetapkan jadi tersangka, termasuk menyelidiki dugaan keterlibatan beberapa anggota DPRD Madina,” tegasnya
Dedi juga menilai praktik suap dalam seleksi penerimaan PPPK telah merusak sistem pemerintahan di Madina.
“Karena ini merusak sistim pemerintahan, kami mendorong Polda Sumut mengusut tuntas kasus ini,” katanya
Sebelumnya, ujar Dedi, IMM Madina Dedi mengapresiasi tindakan profesional yang dilakukan oleh Polda Sumut tentang penetapan tersangka Kadis Pendidikan Dollar Hafrianto Siregar (DHS) atas kasus suap rekrut PPPK Tahun 2023.
“Apresiasi setinggi-tingginya dari IMM Madina kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Sumut yang telah berhasil mengungkap persoalan PPPK di Madina,” demikian keterangan pers Dedi kepada Mohganews.
Dedi menduga ada sejumlah Anggota DPRD Madina yang bermain dalam rekrutmen PPPK Tahun 2023. Nama-nama tidak disebutkan, akan tetapi Anggota DPRD yang dimaksud termasuk sejumlah Ketua Partai Politik. (FAN)
