Panyabungan| Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan aksi demonstrasi di halaman Markas Kepolisian Resort Madina guna mendesak agar areal pertambangan Illegal di wilayah sekitar Pantai Barat Madina segera ditutup, Selasa (29/12/2020)
Massa tiba di Mapolres Madina sekitar pukul 12:30 Wib. Setibanya di lokasi, rombongan mahasiswa terlebih dahulu melaksanakan ibadah shalat zuhur lalu kemudian melakukan aksi.
Dalam aksi tersebut, PC PMII Madina meminta agar pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap praktek penambangan emas tanpa izin alias illegal, tak terkecuali juga dengan para oknum yang diduga memback-up aktivitas yang merusak lingkungan tersebut.
Hal itu disampaikan Alwi Rahman selaku Ketua Pengurus Cabang PMII Madina. Alwi juga menyampaikan bahwa PC PMII Madina juga telah melakukan investigasi ke beberapa daerah yang turut terkena dampak dari aktivitas penambangan liar tersebut.
“Aktivitas penambangan liar ini terbukti telah merusak lingkungan dan berdampak pada rusaknya habitat dan keseimbangan alam. Kita telah melakukan investigasi ke beberapa daerah, termasuk di antaranya Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Dan hasilnya, masyarakat setempat juga menentang dengan keras penambangan liar ini.
“Untuk itu, kita meminta kepada pihak kepolisian agar bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan menutup pertambangan liar ini tanpa pandang bulu. Apabila ada pihak yang memback-up harus diusut hingga keakar akarnya. Termasuk jika itu adalah pihak kepolisian. Jangan nodai instansi kepolisian dengan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Alwi.
“Karena dalam hal ini, telah beredar isu di tengah masyarakat bahwa ada juga oknum oknum polisi yang diduga menjadi back-up tambang liar ini. Dan kami menantang pihak kepolisian dapat memberikan penjelasan sekaligus pembuktian melalui kinerja bahwa isu tersebut tidak benar. Karena jika tidak mampu, berarti isu tersebut memang benar adanya,” tambahnya lagi
Selanjutnya, PC PMII Madina juga menyesalkan sikap kepolisian yang seakan mempersulit proses surat pemberitahuan aksi dari mahasiswa.
“Kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat, kami menyuarakan suara rakyat, jangan dipersulit. Ingat kami punya hak menyampaikan pendapat,” tambah Muhammad Amarullah selaku koordinator aksi diiringi trriakan massa menyuarakan “Tutup tambang illegal”
Selang satu jam ber-orasi, pihak Polres Madina yang diwakili oleh Kabag Ops, Kompol Toni Irwansyah menjelaskan bahwa Kapolres Madina, AKBP Horas Tua Silalahi berserta segenap pimpinan Polres Madina lainnya sedang berada di luar daerah dalam agenda dinas.
“Sebelumnya kami sampaikan bahwa bapak Kapolres, Wakapolres, Kabag dan Kasat sedang dalam agenda kedinasan di luar daerah. Untuk itu, nanti kami akan sampaikan terkait aksi dan pernyataan sikap dari rekan rekan mahasiswa kepada pimpinan. Kita akan melakukan pengkajian terhadap masalah ini dengan turut melibatkan pemerintah daerah dan pihak lainnya. Dan kita juga sangat berharap dengan kerjasama seluruh pihak, terutama rekan rekan mahasiswa,” ujar Kompol Toni Irwansyah.
Setelah membacakan pernyataan Sikapnya, mahasiswa tampak membubarkan diri dengan tertib.
Seusai aksi, Kompol Toni Irwansyah ketika diwawancarai MohgaNews mengatakan bahwa Polres Madina mengapresiasi PC PMII Madina yang melakukan aksi damai dalam menyuarakan pendapat.
Dan ketika disinggung mengenai isu bahwa ada oknum Polisi yang turut ambil bagian dalam aktivitas penambangan liar, dirinya menjawab bahwa hal itu baru sekedar dugaan dan asumsi liar. Namun Polres Madina ke depan akan mengkaji perihal tersebut.
“Itu baru dugaan, tapi kita akan mengkaji dan cross check terkait hal ini,” pungkasnya.
Ditempat terpisah, Ketua PC PMII Madina Alwi Rahman menambahkan, dalam waktu dekat PC PMII Madina masih akan melakukan aksi unjuk rasa terhadap Pemerintah Daerah serta DPRD Madina terkait masalah teraebut.
“Dalam waktu dekat kita akan aksi juga di Pemkab dan DPRD Madina. Karena ini tugas dan tanggung jawab bersama. Kita juga telah berkoordinasi dengan PKC PMII Sumatera utara (Sumut) guna menindaklanjuti masalah ini di tingkat Provinsi,” pungkas Alwi. (MN-07)
