Panyabungan | mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengeluarkan jadwal sidang perkara sengketa Pilkada Kabupaten Mandailing Natal (Madina) jilid II bernomor 139/PHP.BUP-XIX/2021
Panitera MK, Muhidin SH M.Hum mengeluarkan surat pemberitahuan sidang bernomor 458.139/PAN.MK/PS/05/2021 yaitu berdasarkan Peraturan MK nomor 6 tahun 2020
tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution-H Aswin sebagai penggugat
terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madina disebut sebagai tergugat.
Dalam surat itu tertulis jadwal sidang pertama pada hari Rabu 19 Mei 2021 pukul 09.00 Wib di ruang sidang Lantai 4 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6-7, Jakarta dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan
Berdasarkan PMK 6/2020.
Ketua KPU Kabupaten Madina, Fadillah Syarief SH saat dihubungi MohgaNews membenarkan jadwal sidang MK tersebut, ia mengatakan KPU pada prinsipnya siap menghadapi persidangan di MK nanti.
“KPU Madina siap menghadapi proses persidangan di MK,” jawab Syarif dengan singkat melalui pesan whatsapp, Senin (10/5).
Sebelumnya, setelah PSU di 3 TPS yaitu 1 TPS di Desa Bandar Panjang Tua Kecamatan Muara Sipongi dan 2 TPS di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara selesai dilaksanakan, Paslon Dahlan-Aswin menggugat ke MK terkait temuan diduga Paslon nomor urut 01 HM Jakfar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi kampaye di luar jadwal yang ditentukan.
Selanjutnya tanggal 6 Mei 2021 kemarin, MK telah mengeluarkan akta registrasi perkara konstitusi bernomor 139/PAN.MK/ARPK/05/2021. Akta itu berisi laporan pemohon bernama Drs H Dahlan Hasan Nasution-H Aswin telah tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (eBRPK) permohonan perselisihan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memberikan kuasa hukum kepada Janter Manurung. (MN-08)
