MEDAN – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utami Nasution bergerak cepat memanfaatkan momentum untuk mendorong pemerataan program gizi di wilayahnya. Di sela-sela Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Gerindra Sumatera Utara di Kota Medan, Sabtu (3/10/2026), Wabup Atika menggelar diskusi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono.
Kegiatan Diklat Laskar Gerindra itu dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Dalam kesempatan itu, Atika melobi BGN untuk mempercepat pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baik melalui skema Aglomerasi maupun Daerah Terpencil (3T) di Kabupaten Madina.
Wabup Atika menyampaikan aspirasi agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menyentuh seluruh wilayah Madina secara merata. Ia juga menyuarakan keluhan dari para mitra pelaksana SPPG di lapangan yang telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), namun hingga kini belum diaktivasi.
“Mas Dar, SPPG yang siap diaktivasi di tempat kami di Mandailing Natal itu sudah kami serahkan datanya, baik aglomerasi maupun 3T. Mohon segera kami dapat diatensi agar segera diaktivasi, karena dengan berjalannya SPPG itu akan memperluas program ini, penerima manfaatnya semakin merata,” kata Atika kepada Kepala BGN Sudaryono.
Atika mengungkapkan bahwa saat ini masih ada satu hingga dua kecamatan di Madina yang sama sekali belum tersentuh program MBG. Kondisi ini membuat para siswa-siswi, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (B3) di daerah tersebut belum merasakan manfaat bantuan gizi dari pemerintah.
“Untuk teknisnya tentu dari BGN, kami tidak masuk pada ranah itu. Kami berharap, Mas, segera program ini lebih merata,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Madina telah menyerahkan seluruh data SPPG yang siap beroperasi kepada pihak BGN. Pemkab Madina berharap BGN dapat segera menindaklanjuti proses teknis aktivasi agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam penerimaan program MBG.
Pertemuan tatap muka di sela agenda politik tersebut diharapkan menjadi angin segar bagi percepatan program gizi nasional di daerah. Langkah agresif Pemkab Madina ini selaras dengan agenda prioritas penanganan dan percepatan penurunan prevalensi stunting, sekaligus menjamin pemerataan akses gizi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Madina. (FAN)
