MADINA – sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Mandailing Natal (Madina) yakni PMII, GMNI, HMI MPO, dan SEMMI menyatakan sikap netral menanggapi kisruh terkait seleksi PPPK di Kabupaten Madina.
Awalnya, Cipayung Plus sudah sempat mengirimkan surat pemberitahuan aksi yang rencananya dilaksanakan pada hari Kamis 4 Januari 2023. Namun dengan beberapa pertimbangan mereka mengurungkan melakukan aksi terkait kisruh PPPK dan menyatakan diundur.
Demikian keterangan pers dari Ahmad Rizal Nasution, Ketua PMII Kabupaten Madina yang diterima Mohganews, Selasa (2/1/2023)
“Dengan beberapa pertimbangan kami menyatakan aksi hari Kamis terkait PPPK diundur. Kami menganggap polemik ini hal yang rumit dan perlu waktu untuk diselesaikan. Karena apabila kami Cipayung Plus Mandailing Natal melakukan aksi pada hari itu juga akan syarat ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan berbagai pihak apalagi saat ini momen-momen politik,” kata Rizal.
“Kami tidak ingin dianggap hanya membela satu pihak, karna kami berpandangan kalau kami melaksanakan aksi bersamaan dengan aksi guru-guru yang tidak lulus akan ada pandangan bahwa kami tidak netral. Hadirnya Cipayung Plus untuk membantu mencari solusi supaya tidak ada tumpang tindih,” terangnya.
Rizal menjelaskan Cipayung plus Madina berpandangan bahwa rekomendasi pembatalan pengumuman seleksi PPPK yang dikeluarkan DPRD Madina melahirkan polemik baru. Karena rekomendasi tersebut akan menciderai perasaan para peserta PPPK yang dinyatakan lulus.
“Kami melihat rekomendasi itu jadi masalah baru. Karena itu Cipayung Plus meminta kepada Bupati Madina mencari solusi paling tepat bagi peserta pppk guru yang tidak lulus dan memberi jaminan untuk meyakinkan mereka sehingga terjaga kesejahteraan kedua belak pihak. Dalam hal ini pak bupati sudah mengirimkan surat ke Menpan-RB, sekarang tinggal mengawalnya agar keinginan guru PPPK yang belum lulus itu terpenuhi, memastikan mereka diangkat tahun 2024,” ungkapnya
“Kami tetap akan ikut mengawal permasalahan ini, dan rencana tetap akan turun aksi, tujuannya bagaimana supaya ada solusi paling bijaksana dan diterima guru PPPK yang tidak lulus. Yang tidak kami inginkan adalah persoalan ini ditunggangi kepentingan politik, karena akan berdampak luas bagi daerah kita,” tutupnya. (FAN)
