MohgaNews|Madina – Pemilihan Kepala Desa telah selesai pada hari Kamis (13/12) kemarin. Namun, sejumlah pihak menyebut Pilkades serentak di kabupaten Mandailing Natal didominasi dengan politik uang.
Ketua Satuan Siswa dan Pelajar Pemuda Pancasila (Sapma PP) kabupaten Madina Panri Pausi Nasution kepada MohgaNews, Sabtu (15/12) mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak di Mandailing Natal syarat dengan penyuapan dalam bentuk politik uang.
“kami memantau jalannya Pilkades dalam beberapa hari ini, mulai dari pelaksanaan kampanye sampai pemungutan dan penghitungan suara. Kami melihat politik uang mendominasi, ini adalah catatan buruk pelaksanaan Pilkades di Madina tahun 2018,” kata Panri.
Ia menyebut, pihaknya telah memperkirakan politik uang akan terjadi pada Pilkades setentak tahap II di Madina. Karena, regulasi yang mengatur tentang politik uang tidak ada. Sehingga, para calon kepala desa yang mempunya dana besar lah yang bisa memenangkan pesta demokrasi di Pilkades.
“Seharusnya Bupati Madina membuat regulasi dalam Perbup yang mengatur Pilkades, dan memasukkan sanksi yang jelas dan tegas tentang pelanggaran khususnya politik uang. Karena, Pilkades ini erat kaitannya dengan pemilihan umum legislatif dan Pilpres. Tentu saja, para Caleg memanfaatkan situasi ini, membantu Calon kepala desa untuk kepentingan politiknya di Pileg 2019,”
Ia lantas meminta Pemerintah Kabupaten Madina agar menyikapi permasalahan tersebut, agar pada pelaksanaan Pilkades berikutnya diatur regulasi yang jelas dan tegas terkait politik uang. (MN-01)
