Hinca Panjaitan: Kapoldasu Perlu Evaluasi Kinerja Dirreskrimsus

Daerah383 Dilihat

MADINA, – Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Demokrat DR Hinca Panjaitan meminta Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak segera mengevaluasi kinerja Direkrur Reskrim Khusus, Kombes Pol Jhon CE Nababan. Sebab, dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus Mineral dan Batubara (Minerba) di Propinsi Sumatera Utara (Sumut).

Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Dekokrat, Hinca IP Panjaitan kepada wartawan, Rabu (13/4/2022).

Lebih lanjut mantan Sekjen Partai Demokrat ini melihat melihat lambannya pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus tambang emas ilegal (PETI) di Madina dan masalah-masalah yang berhubungan dengan Minerba di Sumut. 

“salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus galian C, Samsul Tarigan di Binjai sejak 2019 hingga saat ini juga belum tertangkap. Kerja Direkturnya perlu dievaluasi. Jika perlu dicopot. Kasus sejak 2019, dan tersangka sudah DPO hingga saat ini juga tidak bisa ditangkap,” tegasnya

Ditambah lagi, sambungnya, lambatnya pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus tambang emas ilegal di Mandailing Natal (Madina) atas tersangka AAN, yang ternyata kasusnya sudah mengendap selama kurang lebih satu tahun lima bulan di Dirreskrimsus Polda Sumut.

“kinerja Direktur Reskrimsus Polda Sumut seperti tidak ada hasilnya. Banyak kasus-kasus yang sangat besar terutama masalah tambang ilegal di Sumut yang mengendap tanpa penyelesaian,” ungkapnya

“Kalau kita ibaratkan seperti kondisi cuaca dengan petir sahut menyahut tapi tak juga turun hujan. Ini ungkapan yang dalam untuk kasus-kasus yang terlalu lama mengendap dan penegakan hukum yang jalan di tempat,” ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

Hinca menilai kinerja Polda Sumut sejak dipimpin oleh Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak cukup baik. Bahkan dia juga mengatakan beberapa kali dalam kunjungan Komisi III di Mapolda Sumut, Kapolda Sumut berjanji akan menyelesaikan semua kasus-kasus ilegal di Sumut. 

Kapoldanya sudah cukup baik dalam bekerja. Untuk masalah pelimpahan dan mencari DPO itu kan tekhnis. Seharusnya Kapolda bisa konsentrasi dengan pekerjaan lain. 

“Jangan bebani kerja Kapolda dengan masalah-masalah teknis yang seharusnya bisa diselesaikan dilevel penyidik dan Direkturnya,” tutupnya. (MN-06/rel)