oleh: Drs H Zulkarnain Tanjung MM
Zaman berganti masa sesuai gerak laju tumbuh kembangnya proses pendidikan di nusantara yang terus merujuk pada upaya peningkatan yang signifikan terhadap kualitas lulusan.
Dahulu guru dengan gaji kecil dijadikan tempat bercurah harap pendidikan anak bangsa yang mampu membekali kontinuitas hidupnya. Seiring kemajuan bangsa berharap lebih baik pemerintah memberi sertifikasi kepada guru sebagai profesi. Bukan sedikit yang guru terima dari hasil sertifikasinya, bahkan mampu membuat guru memiliki kenderaan roda dua, dengan jaminan cicilan, biasanya bagi yang suami istri bersertifikasi guru.
Tentulah pemerintah bukan hanya sekedar memberi sertifikasi hanya untuk semakin terjaminnya kesejahteraan, dinaikkannya pendapatan ada harapan yang kuat dari pemerintah terhadap guru untuk benar-benar professional tanpa mengeluh gaji dalam tugasnya sebagai pendidik. Hasilnya dapat dilihat sendiri atau bagi guru dapat menganalisa sendiri hasilnya pada dirinya dan hasil lulusan yang didiknya.
Lagi-lagi untuk pemerataan dan keadilan kesejahteraan guru, saat ini menteri Nadiem kembali memberi kesempatan bagi yang sulit memperoleh sertifikasi karena berbagai syarat yang harus dipenuhi, beliau menarik sertifikasi dengan membuat pemberian negara terhadap guru dengan metode yang lebih merata. Demikian pula kepala sekolah, dari tahun ke tahun, aturannya semakin mengikat dan menuntut kualitas yang lebih mumpuni dari warga guru hebat, yang dapat diberi tugas tambahan kepala sekolah dengan tugas yang membutuhkan kualitas kepemimpinan.
Dalam kerangka program Merdeka Belajar yang bertujuan memberi hak yang kuat dibarengi harapan kesadaran atas kewajiban yang handal dengan pengetahuan yang mumpuni, menteri Nadiem meluncurkan pula “Program Guru Penggerak”
Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen trasnformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila
Guru Penggerak memiliki Sertifikat yang diberikan setelah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan Guru Penggerak. Dahulunya sembilan bulan dan saat ini enam bulan.
Kesempatan yang diberikan pada para guru-guru terbaik bangsa untuk berinovasi nyata bagi pendidikan Indonesia melalui pendaftaran. Kualifikasi mereka sangat dituntut dengan peran berikut; Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru; Menjadi Pengajar Praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran; Mendorong peningkatan kepemimpinan murid; Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan; Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong warga satuan pendidikan lainnya untuk berkembang.
Sangat jelas apa yang menjadi peran Guru Penggerak. Sayangnya, banyak kesalahan persepsi guru yang beranggapan bahwa mereka yang lulus guru penggerak adalah orang-orang yang berkeinginan bahkan ambisius menjadi kepala sekolah. Narasi ini berkembang kemungkinan dilatarbelakangi dua hal.
Pertama, adanya kesalahan menerima informasi dan kurang suka pula dengan literasi sehingga tidak mendapat informasi yang cukup dan terukur; Kedua, adanya upaya dari guru-guru tertentu yang ingin menekan guru yang mau bergerak, sehingga tidak bergerak, sebagai upaya antisiapsi persaingan untuk mempertahankan tetap menjadi kepala sekolah kedepan akibat keterbatasan kemampuannya sendiri.
Fenomena ini, tentu menghambat semangat dan minat guru untuk menjadi guru penggerak. Salah satu akibatnya adalah tidak terpenuhinya Guru Penggerak yang cukup untuk kebutuhan Kabupaten Mandailing Natal.
Mau tidak mau, suka atau tidak suka, bila hal ini tidak terpenuhi sekolah-sekolah di Mandailing Natal akan diisi Guru Penggerak dari Kabupaten/Kota lain nantinya. Kalau ini terjadi, memang sakitnya tak seberapa tapi malunya tidak tanggung-tanggung. Madina yang dikenal dengan gudangnya guru pintar ternyata sekolahnya didampingi guru penggerak dari luar kabupaten.
Demikian pula rating pendidikan Kabupaten Mandailing Natal akan sulit bergerak menuju kondisi pendidikan yang memenuhi standard kekinian, karena Jumlah Guru Penggerak merupakan salah satu varibel Rating Pendidikan Kabupaten/Kota. Kondisi potensi guru dan kondisi satuan pendidikan Kabupaten Mandailing Natal saat ini, menunjukkan bahwa Jumlah Calon Guru Penggerak yang sedang Pendidikan Calon Guru Penggerak Maret s.d Oktober 2022, yang berasal dari TK, SD, SLTP se Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 15 orang. Guru dan Pengajar Praktik sebanyak 3 serta calon Pengajar Praktik yang sudah selesai pendidikan dan menunggu pengumuman sebanyak 7 orang.
Sedangkan total Satuan Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal (Kemendikbutristek: https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/070000
Jenjang TK: 20 negeri, 46 swasta, jumlah unit 66. Jenjang SD: 392 negeri, 18 swasta, jumlah unit 410. Jenjang SMP: 77 Negeri, 8 swasta, jumlah unit 85. Dan, total keseluruhan 561 unit
Table menunjukkan bahwa jumlah Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 561 unit. Jumlah inilah yang akan diisi dan dilakoni guru dalam peran menggerakkan komunitas belajar, menjadi Pengajar Praktik bagi rekan guru, mendorong peningkatan kepemimpinan murid, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi pemimpin pembelajaran.
Dari total unit sekolah, terlihat kebutuhan minimal guru penggerak di Kabupaten Mandailing Natal adalah 561 guru. Sedangkan yang sudah tersedia baru 15 orang, sehingga kekurangan per Oktober 2021 sebanyak 546 guru penggerak. Artinya tingkat capaian baru mendekati jelang 1%. Untuk itu, sangat butuh perhatain dan partisipasi para guru hebat untuk mendaftar sebagai Guru Penggerak. Ini merupakan bukti nyata komitmen stakeholder terhadap kemaujuan pendidikan Mandailing Natal yang mampu bersaing dengan lulusan sekolah secara nasioanal ke depan.
Para Penggerak inilah nantinya yang akan diharapkan mengisi karya-karya terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi kepemimpinan pembelajaran sesuai amanah Permendikbudristek No.40/2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Boleh disebut, bahwa guru yang mengikuti pendidikan sebagai guru penggerak bila ditinjau dari kualitas pendidikan selama enam bulan tersebut dan peran yang harus diaplikasikan dengan keteladanan, tentulah sudah memenuhi apa yang menjadi persyaratan kepala sekolah. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin Pembelajaran dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi TK, TK LB, SD, SD LB, SLTP, SLTP LB, SLTA, SLTA LB dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
Dengan mencermati dan membandingkan isi kurikulum pendidikan guru penggerak, peran yang harus diemban dengan defenisi dan persyaratan penugasan menjadi kepala sekolah, jelas bahwa seorang guru penggerak, pantaslah untuk menjadi kepala sekolah. Hal ini dapat dilihat dari isi bab II pasal 2 menyatakan bahwa persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselengagarakan pemda atau masyarakat adalah: memiliki kualilikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi; memiliki sertifikat pendidik ( sertifikat Tunjangan Profesi Guru ); memiliki Sertifikat Guru Penggerak; memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS; memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru Ahli Pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian; memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan; sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan; tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.
Sangat jelas bahwa mengikuti program pendidikan guru penggerak adalah tanggungjawab semua lini stakeholder pendidikan. Membantu guru-guru hebat untuk berbagai program penggerak, dengan suka rela Dinas Pendidikan juga telah membuat “Klinik Penggerak” dengan tujuan membantu para guru hebat untuk ikut dalam semua program penggerak dalam kerangka membenahi pendidikan di Madina. Menteri menyebut pula bahwa kedepan guru penggerak, akan diutamakan menjadi kepala sekolah. Artinya kepala sekolah bagi guru penggerak bukan tujuan tapi adalah bonusnya.
Penulis adalah: Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
