MohgaNews|Madina – Bupati Mandailing Natal (Madina) Drs H Dahlan Hasan Nasution menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD (LPPA) tahun 2019, Senin malam (24/8/2020) di ruang paripurna DPRD Madina
Bupati memberikan jawaban atas tanggapan dari semua fraksi di DPRD Madina, termasuk tanggapan dari Fraksi Amanah Berkarya (PAN dan Partai Berkarya) terkait hubungan Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution dengan Wakil Bupati Madina Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution.
Bupati Madina mengatakan pada Pilkada Madina tahun 2015, PAN salah satu partai pengusung pasangan Dahlan-Sukhairi dan sukses menjadi pasangan terpilih dan dilantik pada bulan Juni tahun 2016.
“Karena itu disini saya perlu sampaikan bahwa secara hukum kami (Dahlan-Sukhairi) adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati hingga tanggal 30 Juni tahun 2021. Dan Partai Amanat Nasional salah satu partai politik pengusung pasangan Dahlan-Sukhairi kala itu,” kata Bupati Dahlan Hasan.
Ia menjelaskan, sebagaimana diketahui bersama pada tanggal 9 Desember tahun 2020, Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution maju sebagai bakal calon Bupati Madina. Tapi Dahlan menyebut itu merupakan hak menentukan arah politiknya.
Dan, Bupati Dahlan Hasan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Madina menyampaikan tingkat kehadiran sebagai Wakil Bupati Madina dalam melaksanakan tugas, tidak sebagaimana mestinya.
“Dan jauh hari sebelum terjadi hiruk pikuk mengenai Pilkada, kami sudah menyurati beliau dengan nomor 800/3653/BKD/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Mendagri. Dan menurut informasi yang kami peroleh, Bapak Mendagri telah menyurati Gubernur Sumut untuk menindaklanjutinya,” terang Dahlan
Bupati Madina juga menjelaskan terkait gaji maupun biaya operasional sesuai hak sebagai wakil Bupati masih tetap dibayarkan. Dan mengenai mobil dinas wakil Bupati BB 2 R yang diubah dari nomor polisi warna merah menjadi nomor polisi warna hitam,
“Soal penukaran nomor polisi itu di luar kontrol kami. Namun bila hal tersebut menjadi kesalahan kami, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh lapisan masyarakat Madina,” ungkapnya
Bupati juga menjawab tanggapan dari Fraksi Amanat Berkarya mengenai baliho yang tidak disertai foto Wakil Bupati Madina.
“disini perlu kami luruskan bahwa pada baleho-baleho ukuran besar tetap kami muat foto beliau. Namun kami juga tidak memungkiri bahwa di beberapa kegiatan tidak disertai foto wakil Bupati Madina, yang kemungkinan karena dana pembuatan balihonya tidak berasal dari dana APBD, juga kemungkinan rasa takut si pembuat baleho dipermasalahkan sekaitan dengan jarangnya wakil Bupati melaksanakan tugasnya,” ujar Bupati lagi.
Terakhir, menanggapi ungkapan Fraksi Amanat Berkarya yang menyebut Bupati dalam menjalankan tugasnya terkesan “One Man Show”.
“Di sini perlu saya luruskan bahwa kami adalah manusia yang sangat kooperatif dan menjunjung tinggi demokrasi, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah tetap melibatkan semua pihak,
“Memang dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan keperluan masyarakat yang menurut kami sangat mendesak seperti menangani kerusakan akibat bencana seperti rusaknya jalan, putusnya jembatan maupun perbaikan irigasi yang merupakan sumber air bagi beberapa mesjid, sering kami lakukan dengan kesendirian yang terkadang tidak memakai APBD dikarenakan tidak dialokasikan dana itu.
“Namun karena menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak, mengharuskan kami untuk melakukan penanganan serius dan segera,” paparnya
Bupati dalam jawabannya menyampaikan merasa senang dengan adanya koreksi dari semua fraksi di DPRD Madina terutama dari Fraksi Amanat Berkarya. Ia berharap semua fraksi di DPRD Madina agar sama-sama ikut turun ke lapangan menyahuti semua kebutuhan ratusan ribu masyarakat di Kabupaten Madina.
“dengan harapan kedepan, kiranya fraksi Amanat Berkarya berkenan kami ajak untuk bermalam dan berlumpur untuk memperbaiki keperluan rakyat yang terkadang siang malam di tengah hujan lebat tanpa pelindung dengan tujuan agar rakyat tidak merasa kecewa dan hajat hidup mereka tidak terganggu,” harap Bupati Dahlan Hasan Nasution.
Pantauan wartawan, usai memberikan nota jawaban, rapat paripurna akan dilanjutkan ke tahap pendalaman pembahasan. Sebab, saat pimpinan sidang menyampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Madina apakah ada pandangan umum kedua, seluruh fraksi menyatakan tidak ada pandangan fraksi kedua karena sudah puas dengan jawaban Bupati Madina, Drs H Dahlan Hasan Nasution. (MN-05)
